Baru Capai 21 Persen, Program Makan Bergizi Gratis di Sumedang Perlu Percepatan

Foto: Siswa SDN Pamoyanan Kecamatan Jatigede saat mengikuti uji coba makan siang bergizi

Sumedang, 17 Juli 2025 – Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, mengapresiasi koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu politisi Golkar itu, menekankan pentingnya percepatan realisasi program tersebut yang hingga kini baru mencapai 21 persen.

“Sudah ditetapkan 180 titik koordinat dan ini akan segera direalisasikan. Harapannya, semua penerima manfaat mulai dari tingkat TK hingga SLTA dapat segera menikmati program ini,” ujar Sidik di Gedung DPRD Sumedang, baru-baru ini.

Ini Baca Juga :  Pemkab Sumedang Tandatangani Kerjasama Asuransi Kecelakaan Kerja dengan PT Asuransi Jiwa Taspen

Sidik juga menyambut baik rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus oleh Bupati Sumedang guna mempercepat implementasi MBG. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan dari BGN dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), saat ini sekitar 60.000 siswa telah menerima manfaat program ini—meningkat dari sebelumnya 55.000 siswa.

“Dengan adanya Satgas, pengawasan dan pelaksanaan program bisa lebih optimal,” katanya.

Selain itu, Sidik menyebutkan pihak dari sektor investasi hingga distribusi energi juga telah menyatakan kesiapan teknis dalam mendukung kelancaran MBG.

“Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Sumedang yang lebih maju dan sejahtera. Sinergi semua pihak sangat penting agar program berjalan sesuai harapan,” tuturnya.

Ini Baca Juga :  Tekan Maraknya Pelajar Bawa Motor, Satlantas Polres Sumedang Sebar Polisi ke Sekolah

Namun, dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan juga mencuat. Anggota Komisi III DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi, menyoroti belum meratanya penyaluran MBG di berbagai wilayah.

“Masih banyak kecamatan yang belum menerima bantuan ini. Ada yang sudah berjalan, tapi ada juga yang belum sama sekali,” ujarnya.

Rahmat juga menyinggung soal minimnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keterlambatan distribusi makanan ke sekolah, serta belum akuratnya pendataan sasaran penerima MBG.

“Untuk itu, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mempercepat capaian program,” tandasnya.