Bagaimana Hukum Membangun Usaha di Tanah Bekas Jajahan? Berikut Penjelasannya

Hukum membangun usaha
Bangunan di kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang disebut sebagai lahan milik PJKA.

INISUMEDANG.COM – Baru-baru ini Jatinangor dihebohkan dengan adanya sebuah cafe mewah yang dibangun di Tanah Bekas PJKA. Tepatnya di sepanjang jalan Ir Soekarno Jatinangor dari Sabusu sampai jembatan Cincin Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor. Data yang dihimpun dari berbagai sumber, Jatinangor merupakan bagian dari jalur kereta api zaman Belanda dari Rancaekek ke Alun alun Tanjungsari. Lalu bagaimana hukum membangun usaha di area tersebut.

Jalur kereta tersebut dioperasikan perusahaan kereta api Belanda, Staatspoorwegen (SS), sejak 1921 untuk mengangkut hasil bumi. Seperti teh dan karet, dari wilayah Bandung Timur menuju Pelabuhan Cirebon. Namun, kemudian pada 1942, jalur sepanjang 11,5 kilometer tersebut dimatikan oleh Jepang. Sebagian rel besinya diangkut untuk kepentingan perang menuju Banten.

Terkait masih adanya status tanah eigendom verponding dari perspektif peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Berdasarkan kamus hukum, yang dimaksud dengan “eigendom” adalah milik mutlak. Sedangkan, yang dimaksud dengan “verponding” adalah harta tetap. Adapun eigendom verponding 
adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak barat.

Lebih lanjut, mengenai kedudukan tanah eigendom, maka berdasarkan Bagian Kedua (Ketentuan Konversi), Pasal I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Disebutkan bahwa hak eigendom atas tanah yang ada saat berlakunya UUPA menjadi hak milik. Ketentuan konversi tersebut berlaku selama pemilik hak eigendom atas tanah tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPA. Namun, tidak semua hak eigendom atas tanah selalu dapat dikonversikan menjadi hak milik.

Ketentuan-ketentuan Yang Mengatur Konversi Hak Eigendom

Terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mengatur konversi hak eigendom atas tanah menjadi hak pakai, hak guna bangunan, maupun hak guna usaha. Untuk itu, Anda dapat melihat Pasal I, II, III, IV dari UUPA.

Status tanah eigendom ini, saat ini sudah tak diakui lagi di Indonesia.

Karena, sejak berlakunya Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960, dalam jangka waktu 20 tahun, tanah-tanah bekas hak Barat ini diharuskan untuk dikonversi menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Guna Usaha.

Jika sampai waktu masa 20 tahun, tepatnya pada tanggal 24 September 1980, tidak dilakukan konversi, maka hak-hak Barat tersebut dianggap berakhir. Dan tanahnya otomatis menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau seringkali disebut sebagai tanah negara.

Pengertian konversi di sini adalah perubahan atau penyesuaian, atau bisa dikatakan penggantian. Yang bertujuan untuk penyeragaman atau unifikasi hukum, agar sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Agraria.

“Seperti kita tahu, dalam Undang-undang Agraria diatur beberapa hak atas tanah di Indonesia. Yaitu: hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak guna usaha. Jadi sebelum 24 September 1980, para pemegang hak eigendom yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar penegasan konversi hak eigendom tersebut dalam buku tanah dan berhak untuk mendapatkan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atas nama pemegang hak eigendom tersebut”. Kata Konsultan Hukum Properti, Chyntia Sutrisno, seperti dikutip dari Tabloid Rumah ed. 307.

Menyesuaikan hak atas tanah dalam Undang-undang Agraria, maka terdapat beberapa alternatif konversi untuk tanah eigendom.