Banner Iklan bjb

ATR/BPN Sumedang Ungkap Soal Keterlambatan Pekerjaan Proyek Tol Cisumdawu

Tol Cisumdawu Seksi Cimalaka - Dawuan

INISUMEDANG.COM – Memiliki panjang 60 Kilometer, Pembangunan jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) disebut salah satu proyek tol yang lambat pengerjaannya.

Diminta tanggapannya terkait keterlambatan pekerjaan proyek Tol Cisumdawu, Kepala Seksie Pengadaan dan Pengembangan pada ATR/BPN Sumedang Yan Yan Rusyandi mengatakan, bahwa mulai Penetapan Lokasi (Penlok) aturannya Perpes No 36 tahun 2005 junto Perpres No 65 tahun 2006 yang dilaksanakan Pantia Pengadaan Tanah (P2T) nya oleh Pemda Sumedang hingga tahun 2016.

Keterlambatan pekerjaan proyek Tol Cisumdawu karena mekanismenya pun berbeda tahun 2005 menggunakan Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang P2T.

ATR/BPN Sumedang mulai melaksanakan 16 Desember tahun 2016 sampai sekarang dan itu beda beda mekanismenya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kami akan sampaikan dari mulai 16 Desember 2016 saja, sesuai dengan mulai dilimpahkan P2T tersebut,” kata Yan Yan kepada IniSumedang.Com Senin sore 10 Januari 2022.

Yan Yan menuturkan, jika pihaknya akan menjelaskan dari mulai pelimpahan pada 16 Desember 2016 sampai sekarang. Dimana, mulai tahapan perencanaan tanah itu yang mengajukan adalah Kementerian PUPR yaitu Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) diajukan ke Gubernur Jawa Barat.

“Untuk tahapan persiapan Gubernur mengeluarkan Penlok dari situ disampaikan ke publik mana mana saja yang terkena pembebasan. Ini yang kami jelaskan aturan yang baru Undang undang 22 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Pada saat penugasan itu, dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat ke kami, maka dibentuk lah tim,” ujar Yan Yan.

Dijelaskan Yan Yan, tim tersebut terbagi dalam dua tim, yaitu tim satgas A dan Satgas B, tim satgas dengan tim pelaksanaan pengadaan tanah.

Satgas A Untuk Menangani Masalah Pengukuran dan Satgas B Untuk Menangani Terkait Yuridis

Kemudian, tim satgas itu ada dua lagi, satgas A menangani masalah pengukuran. Satgas B menangani terkait yuridis sama-sama dengan BPN juga. Tapi kalau satgas B terkait dengan tegakkan bangunan itu oleh instansi terkait. Tanaman oleh pihak pertamanan, tanaman keras oleh Kehutanan, bangunan oleh Dinas Perkim.

“Jadi setelah keluarnya DPPT tahapan perencanaan, persiapan sudah penetapan Gubernur, pelaksanaan ada di pihak kami. Lalu kami membuat dua tim, tim Satgas yang tadi sudah dijelaskan dan tim pelaksana ketuanya Kepala Kantor BPN Sumedang yang anggotanya ada camat, kades, dan unsur terkait dari Pemda Sumedang,” jelasnya.

Dikatakan Yan Yan, setelah terbentuk SK, Satgas A lakukan pemberitahuan ke warga bahwa bidang bidang mana saja yang terkena, dan langsung memberitahukan pelaksanaan Ipen Inden nya, jadi akan dilaksanakan pengukuran oleh satgas A dan Pendataan bangunan oleh satgas B.

“Setalah pendataan dan pengukuran, masuklah data data baik dari perkim dan yang lain lainnya, setelah itu dibikinlah data Nominatif yang berhak siapa, data tanaman apa, alas haknya apa, dan PBT bentuk tanah dan luasnya, setelah selesai kita sajikan kemasyarakatan dan diumumkan selama 14 hari untuk memberikan ruang ke warga ketika ada komplen,” katanya.

Masih kata Yan Yan, ketika ada komplen, maka tim turun ke lapangan langsung mendata ulang kembali, untuk menyesuaikan kurang dan lebihnya. Hal itu dilakukan oleh satgas A dan B produknya data Nominatif dan bentuk bidang tanah.

“Setelah tidak ada komplen atau dianggap setuju, baru ketahapan penilaian oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebuah lembaga independen. Setelah nilai keluar baru disampaikan ke masyarakat lewat musyawarah, dalam jangka waktu 14 hari setelah musyawarah, pihak yang keberatan nilai akan mengajukannya ke Pengadilan, jadi hanya Pengadilan yang bisa memutuskan,” ungkapnya.

Validasi dilakukan Setelah Proses KJPP Selesai

Lebih jauh Yan Yan menjelaskan, setelah proses KJPP selesai, baru divalidasi. Lalu PPK mengajukan permohonan ke Lembaga Menejemen Aset Negara (LMAN) dibawah kemnetrian Keuangan. Dianggap data tersebut sesuai maka pihak LMAN memberikan persetujuan untuk pembayaran.

“Pembayaran yang dilakukan LMAN tersebut langsung kepada rekening yang bersangkutan. Dari mulai proses awal sampai dengan pencairan kami di dampingi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan semua unsur yang terlibat. Dari awal Penlok hingga pencairan itu prosesnya memakan waktu lama,” ucapnya.

Yan Yan mengatakan, sebab keterlambatan pembangunan tol Cisumdawu 1. Dimana targetnya ada 9525 bidang mulai dari Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor sampai ke Kecamatan Cimalaka.

Selanjutnya Cisumdawu 2 dari Cimalaka sampai dengan Dawuan dengan targetnya 4363 bidang. Dari jumlah keseluruhan ada 50 desa yang terkena pembebasan tol Cisumdawu.

“Satu bidang itu, ada berkasnya ada alas haknya, ada hasil data ipen indennya, dan lain lainnya. Dengan target bidang banyak, maka permasalahan yang muncul tidak sedikit. Tapi kalau saya gambarkan untuk Cisumdawu 1 sudah mencapai target 99,3% tinggal 0,7% sisa 60 bidang lagi,” imbuhnya.

Sementara untuk Cisumdawu dua, lanjut Yan Yan, dari 4363 sudah selesai 94,57% tinggal 5,43% sisa 237 bidang lagi. Berkaitan dengan adanya sengketa itu sebagian besar sudah diselesaikan, tinggal dilihat saja dari targetnya.

“Kaitan dengan tanah Kehutanan yang terkena pembebasan tol. Itu diluar kewenangan kita, bukan melalui proses kami, yang kita tangani hanya bidang diluar Kehutanan. Kalau saya melihat hal jumlah ini, sebagian besar masyarakat sudah setuju dari nilai dan UGR, untuk TKD persetujuan oleh Gubernur tukar menukarnya, tanah wakaf itu oleh Kementrian Agama persetujuannya,” kata Yan Yan mengakhiri pembicaraan.