Anggota DPRD Fraksi PKS Meminta Pemerintah Serius Tangani Dampak Tol

  • Bagikan
Anggota DPRD Fraksi PKS

INISUMEDANG.COM – Anggota Fraksi PKS Deni Agus Setiawan meminta Pemerintah Lebih Serius Tangani Dampak Pembangunan Tol di Sumedang

Permasalahan dampak pembangunan jalan tol di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sampai saat ini masih terus ditemukan. Salah satunya yang kini dirasakan masyarakat Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya.

Seperti yang ditemukan oleh Anggota Fraksi DPRD Sumedang Deni Agus Setiawan, saat melaksanakan pengawasan ke lokasi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu bersama jajaran Komisi IV DPRD Sumedang, di wilayah desa setempat, pada Kamis (7/10/2021).

Berdasarkan penuturan warga Desa Sakurjaya yang ditemui saat pengawasan itu menyebutkan, pada musim hujan tahun lalu, 2020, daerah tersebut termasuk wilayah yang terkena dampak banjir yang cukup parah.

Kemudian, kata Deni, sangat wajar kalau saat ini masyarakat merasa khawatir pembangunan jalan tol yang saat ini sudah memasuki tahapan pengecoran dapat memperparah kondisi banjir ketika memasuki musim penghujan.

Karena warga melihat saluran air yang dulu ada, saat ini tertutup badan jalan tol, warga berharap saluran tersebut kembali difungsikan dengan dipasangnya gorong-gorong, supaya air bisa melintas ke jalur yang dulu memang sudah ada.

“Keinginan warga untuk memfungsikan saluran air yang dulu ada, dengan memasang gorong-gorong saya rasa sangat wajar, karena kekhawatiran akan datangnya banjir yang semakin besar,” ujarnya

Masih menurut warga, kata Deni, masyarakat sudah lama meminta agar gorong-gorong itu dibangun, tetapi aspirasi tersebut baru masuk ke lembaga DPRD, baru-baru ini.

Sementara itu, kata Deni, berdasarkan penjelasan dari pihak kontraktor yaitu CKJT, mereka berencana akan membuat saluran drainase di sisi kanan dan kiri jalan tol yang menuju Sungai Cipelang, bukan gorong-gorong.

Namun demikian, Deni menuturkan, yang dikhawatirkan warga justru dengan adanya saluran drainase tersebut malah akan memperparah kondisi banjir, karena sungai Cipelang yang menjadi saluran akhir, saat ini kondisinya banyak terjadi pendangkalan. Sehingga ditakutkan terbalik, air dari sungai yang malah akan masuk ke pemukiman.

Deni mengatakan, pihak CKJT bersama Pemerintah dan masyarakat harus kembali duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Deni meyakini solusi yang disiapkan pihak CKJT merupakan hasil kajian teknis yang matang, hanya perlu komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk bisa di terima bersama.

“Seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, ketidaksesuaian antara keinginan warga dengan pembangunan yang dilakukan. Seandainya ada komunikasi dari awal antara warga dengan pihak pelaksana kegiatan,” tuturnya.

Selanjutnya, Deni menambahkan, permasalahan serupa banyak juga terjadi di tempat lain. Di wilayah Kecamatan Paseh, ada tiga desa yang terlewati jalan TOL, desa legok Kaler, Paseh Kaler dan desa Bongkok.

Di desa Bongkok contoh kasus ada 3 ruas jalan kabupaten dan desa yang di terlewati jalan tol, sampai saat ini belum dibuatkan ruas jalan penggantinya. Sehingga itu membuat warga kesulitan untuk bisa lewat.

Kemudian, tempat pemakaman umum yang juga terkena dampak pembangunan sehingga harus dipindahkan. Sampai dengan saat ini biaya pemindahan belum diterima warga, padahal lahan tersebut sudah akan di kerjakan. Akhirnya warga harus menggunakan dana talang untuk bisa memindahkan makam keluarganya.

Lalu, beberapa jaringan irigasi yang juga terpotong badan jalan tol belum ada kejelasan akan seperti apa ke depannya, padahal jaringan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengairan sawah mereka. Dan permasalahan-permasalahan yang lainnya.

“Saya berharap setiap permasalahan dampak tol dapat diselesaikan dengan baik. Setiap warga masyarakat pasti mendukung program strategis nasional ini, tetapi jangan sampai kepentingan dan hak warga menjadi terabaikan.”

“Pemerintah daerah harus proaktif dan cepat tanggap dalam menyelesaikan setiap permasalahan di bawah. Jangan lambat dalam merespon permasalahan warga,” ungkapnya

  • Bagikan