Bandung, 2 Juni 2025 – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis demi mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana di wilayahnya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Sosialisasi Mekanisme Desk Inpres No. 2 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Kota Bandung.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BBWS Citarum, Dian Al Ma’ruf, ini membahas percepatan rehabilitasi dan penguatan jaringan irigasi di berbagai daerah. Turut hadir pula Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismael, serta perwakilan instansi terkait lainnya dari Provinsi Jawa Barat.
Sumedang Soroti Sungai Cimande dan Cipelang
Usai mengikuti rangkaian pembahasan, Wabup Fajar menyampaikan langsung kondisi dua sungai yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Sumedang: Sungai Cimande dan Sungai Cipelang.
“Kami berdiskusi dengan pihak BBWS dan PSDA Provinsi Jabar mengenai sejumlah permasalahan irigasi. Untuk Sungai Cimande, kita mengusulkan program normalisasi agar aliran air kembali stabil dan aman,” ungkap Fajar.
Ia juga menyoroti kondisi Sungai Cipelang di Ujungjaya, yang menurutnya memerlukan penanganan serius agar tidak menimbulkan bencana banjir di musim hujan.
“Kami mohon agar ada solusi permanen. Jangan hanya tambal sulam. Harus diperbaiki dari hulu hingga hilir. Jika anggaran pusat atau provinsi terbatas, Pemkab siap berkontribusi dengan fiskal daerah,” jelasnya.
Dukung Swasembada Pangan Lewat Irigasi yang Tangguh
Rapat ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi nasional demi mendukung swasembada pangan.
Dengan memperjuangkan perbaikan sistem aliran air dan mengedepankan kolaborasi lintas lembaga, Pemerintah Kabupaten Sumedang menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Fajar menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus semakin intensif demi menjawab tantangan lapangan yang kompleks.
“Jangan sampai Sumedang hanya jadi catatan rapat. Kami butuh aksi nyata. Jika ditangani bersama, saya yakin persoalan sungai ini bisa diselesaikan,” tegasnya.
