BANDUNG – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung menyatakan sikapnya menyikapi gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat saat ini. Pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah pusat.
“PKS dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, dikarenakan kenaikan dengan nominal di atas Rp2.000 atau sekitar 30 persen”. Ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung Tedi Surahman.
Menurutnya, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang melewati batas psikologis masyarakat. Yang tentunya kenaikan harga BBM ini akan memiliki efek domino terhadap kenaikan barang, jasa, dan kebutuhan pokok.
“Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini masyarakat Indonesia (termasuk di wilayah Kabupaten Bandung) baru saja pulih dan memulai bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Tedi, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung bersikap tegas dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Selaras dengan PKS melalui Fraksi DPR RI yang memilih walk-out saat rapat paripurna.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat, berjuang bersama masyarakat menyalurkan aspirasi masyarakat. Agar pemerintah bisa mencabut keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi demi keadilan sosial,” ucapnya.
