MAJALENGKA — Pemerintah daerah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui forum koordinasi dan evaluasi yang digelar di kawasan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas pengawasan serta kualitas layanan pemenuhan gizi di Jawa Barat.
Rapat tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk menyatukan langkah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran.
Selain itu, forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pembahasan, di antaranya penguatan fungsi pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan mutu layanan, hingga penyempurnaan sistem pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel.
Evaluasi menyeluruh juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi selama implementasi program.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa program MBG memiliki dimensi lebih luas dari sekadar intervensi pemerintah, melainkan juga menyangkut tanggung jawab sosial dalam membangun generasi masa depan.
“Program ini bukan hanya soal makanan, tapi upaya membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga kini Pemkab Sumedang telah menyiapkan ratusan unit SPPG, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil. Program tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat dalam skala signifikan.
Selain itu, inovasi berbasis digital melalui sistem informasi MBG mulai diterapkan guna meningkatkan transparansi, mulai dari penyusunan menu hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Tak hanya menyasar pelajar, perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia melalui program distribusi makanan khusus yang dikembangkan di daerah.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti pemanfaatan bahan pangan lokal, kestabilan produksi pertanian, serta percepatan operasional fasilitas yang telah dibangun.
“Kami terus memperkuat pengawasan, baik melalui evaluasi rutin maupun inspeksi langsung di lapangan, agar kualitas program tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menekankan pentingnya sistem pengawasan yang ketat dalam menjaga keberhasilan program.
Menurutnya, standar kualitas tidak boleh dikompromikan, baik dari sisi kandungan gizi, kebersihan, maupun tata kelola distribusi.
“Pengawasan harus konsisten dan terukur. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam melakukan pemantauan serta respons cepat terhadap setiap temuan di lapangan.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
