JAKARTA – Dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menggelar diskusi publik bertajuk “Eliminasi atau Ilusi? Indonesia di Jalur Eliminasi TBC: Komitmen yang Tak Surut” di Griya Arifin Panigoro, Jakarta.
Empat pembicara hadir membagikan pandangan, dr. Triya Novita Dinihari (Tim Surveilans Kementerian Kesehatan RI), Prof. dr. Erlina Burhan dan dr. Donald Pardede (Dewan Penasihat STPI), serta Dr. Hermawan Saputra (Wakil Ketua I CCM Global Fund AIDS TB Malaria Indonesia). Diskusi ini berfokus pada tiga isu utama, antara lain vaksin, kader kesehatan TBC, dan efisiensi anggaran.
Dalam paparannya, dr. Erlina mengungkapkan bahwa kendala terbesar Indonesia dalam menuntaskan TBC dari tahun ke tahun masih sama, yakni sulitnya mengidentifikasi kasus sampai 100%. “Dibanding kasusnya yang banyak, yang lebih menantang itu menemukannya. Paling banyak ditemukan kasus TB itu tahun 2024, sebanyak 75% dari 1 juta kasus,” ujarnya.
Sementara itu, dr. Dini menyebut pihaknya tengah mewacanakan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang menjadi payung hukum utama dalam upaya eliminasi TBC. “Kalau ada orang dengan TB yang rumahnya tidak layak, kami ingin melibatkan Kementerian PUPR untuk hal itu. Kemudian, karena tidak semua orang punya KTP dan tidak semua punya BPJS, kami akan melibatkan Kependudukan,” ucapnya.
Di sisi lain, menurut dr. Donald, Indonesia harus memiliki kesadaran untuk tidak lagi bergantung pada pendanaan global, terlebih statusnya sudah naik kelas menjadi upper middle income country. Sebab, kini pendanaan program kesehatan global terusik kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan peperangan. Karenanya, dia mengatakan, “Perlu co-financing dari ketergantungan global ke domestik. Negara harus punya alokasi, pendanaan ke komunitas harus dilakukan dengan regulasi yang baik karena perannya sangat signifikan.”
Dr. Hermawan menambahkan, meski ada potensi pengurangan dana penuntasan TBC pada 2026 dan 2027 sampai 40%, bukan berarti Global Fund tidak serius mendukung pendanaan Indonesia. “Mungkin sisa Rp1,7 triliun (dari Global Fund) untuk negara kita, tapi anggaran pemerintah bisa masuk. Jurnalis juga harus terlibat, agendakan agar narasi-narasinya mengarah ke kolaborasi eliminasi TB,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, STPI juga mengumumkan pemenang TB Journalist Fellowship Programme 3.0 yang menjadi wadah bagi media untuk mengangkat kisah inspiratif tentang perjuangan melawan TBC. Dari 20 peserta, terpilih 3 jurnalis dengan karya terbaik yang mengangkat isu TBC secara berimbang dan berperspektif kemanusiaan.
STPI berharap semangat HKN dapat menjadi pengingat bahwa penanganan TBC tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan seluruh elemen masyarakat.
