Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Kang Rinso ajak Umat Junjung Nilai-nilai Islam

  • Bagikan
KANG Rinso sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Selasa. inisumedang

INISUMEDANG.COM — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Ridwan Solichin, S.Ip, M.Si melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, kepada konstituen Kabupaten Sumedang, di TKIT Sholahuddin Al-Ayyubi, Jl. Cut Nyak Dien 49 Sumedang, Selasa (25/8/2020).

Pada acara yang diselenggarakan dengan peserta terbatas itu, Kang Rinso, sapaan akrabnya, mengajak umat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Islam.

Menurutnya, Pancasila adalah sumbangsih umat, yang mana harus menjadi penjaga umat

Secara historis, kata Rinso, harus diakui bahwa rumusan awal Pancasila diusulkan Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. Namun harus diakui juga, kesepakatan Pancasila ada dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang di dalamnya mengandung kalimat “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dihapuskan pada 18 Agustus 1945. Ini adalah hadiah terbesar umat Islam bagi kemerdekaan Indonesia

Rinso juga mengingatkan, bahwa dikrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 dengan konsideran “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi.

“Itulah mengapa semangat memperjuangkan nilai-nilai islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah nafas bangsa Indonesia.”

“Itu mengapa pula ada partai politik Islam yang memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai bentuk pahamnya sejarah dan melanjutkan estafet perjuangan para pendiri bangsa.”

“Namun kita juga harus memahami bahwa masih ada nilai-nilai Islam yang belum dapat diterima oleh nonmuslim bahkan mungkin oleh yang Islam sendiri, sehingga ini adalah ladang amal kita bersama.”

Nilai islam yang diterima misal bank syariah, haji, zakat, pendidikan agama Islam, termasuk ritual-ritual peribadatan yang inti maupun sunnah, tradisi keagamaan dan lain sebagainya dapat diterima dengan terbuka dan tidak menimbulkan masalah.

Namun, kata Rinso, saat bicara hukum zina, hukuman LGBT, hukuman mati, bahkan hukum memilih pemimpin kerap kali atau bahkan selalu mendapatkan pertentangan.

“Sebenarnya sudah 90% bahkan mungkin lebih nilai Islam diterapkan, hanya tinggal 10% yang itu memang butuh pemahaman lebih sehingga butuh perjuangan agar dapat disepakati bersama.”

“Konstruksi ini yang membuat tidak boleh ada pemaksaan. Kesepakatan adalah kunci, sehingga jika belum disepakati, maka tidak boleh ada pemaksaan yang berakibat buruk terhadap citra Islam itu sendiri,” pungkasnya.

  • Bagikan