INISUMEDANG.COM – Adanya dugaan Pungli (Pungutan Liar) dalam proses pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumedang, penasehat Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kabupaten Sumedang Nanang Supriatna angkat bicara.
“Saran saya ke rekan-rekan laksanakan pemberkasan secara individu jangan dikolektif dan dititip pada orang lain. Supaya pungli itu tidak terjadi, dan pihak yang menangani pemberkasan layani dengan baik sesuai SOP kerja yg memberikan pelayanan yang memuaskan,” katanya saat saat dihubungi INISUMEDANG.COM Selasa (28/12/2021) pagi.
Nanang mengatakan, lebih baik proses pemberkasan tersebut diurus oleh yang bersangkutan dan jangan melibatkan orang lain.
“Dengan dikolektifkan cenderung orang memanfaatkan jasa seseorang, oleh karena itu lebih baik dengan sendiri ga usah dititipkan pada orang lain,” harap Nanang.
Adapun pemberkasan PPPK dan CPNS secara kolektif merupakan inisitaif individu mereka
“Dikolektif muncul dari pribadi sendiri kebanyakan mereka yang jauh, mereka gak mau susah untuk datang sendiri, sehingga berinisiatif untuk dikolektifkan,” ucapnya.
Nanang juga meminta, agar pihak terkait untuk pro aktif mensosialisakan pemberkasan secara masif lagi.
“Untuk memuaskan dan menghindari bahwa pemberkasan itu susah coba sosialisasi dari pihak terkait secara aktif. Buat jadwal pemberkasan supaya mereka tidak berjubel, beri arahan yang jelas, disamping itu sampaikan kepada yang berhak dan institusi yang syah”. terang Nanang.
Ketika disinggung dugaan adanya iuran oleh pihak tertentu, Nanang mengaku tidak mengetahuinya.
“Urusan eta abdi ga tahu, laporan nu masuk ka abdi saridhona, (Urusan itu saya tidak tahu, laporan yang masuk ke saya hanya seikhlasnya), hanya mungkin ditiap-tiap kecamatan tanggapannya berbeda beda,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya dugaan Pungli proses pemberkasan PPPK dan CPNS mencuat di Sumedang, informasinya oknum tersebut memungut 300 hingg 500 ribu kepada peserta seleksi yang lolos.
