SUMEDANG, 26 Maret 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumedang mencatat capaian kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2025. Hal ini tercermin dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan angka kemiskinan menjadi indikator yang memperlihatkan tren perbaikan. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat layanan publik dan tata kelola berbasis digital.
Ekonomi Tumbuh Melampaui Target
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2025 mencapai 5,48 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,05 persen dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,20 persen.
Kenaikan ini didorong oleh pemulihan ekonomi pascapandemi serta pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian yang tetap stabil.
Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan. Pada 2025, pendapatan per kapita mencapai Rp42,65 juta, naik dari Rp39,70 juta pada 2024.
Kemiskinan dan Pengangguran Turun
Pemkab Sumedang juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,81 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 9,10 persen.
Tingkat pengangguran terbuka turut mengalami penurunan menjadi 6,08 persen dari sebelumnya 6,16 persen. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja di daerah.
IPM Naik, Kualitas SDM Meningkat
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang meningkat menjadi 75,50 poin pada 2025. Capaian ini menempatkan Sumedang dalam kategori tinggi dan menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan IPM didukung oleh perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Layanan Publik Semakin Baik
Kinerja pelayanan dasar menunjukkan hasil yang cukup baik. Di sektor pendidikan, partisipasi anak usia sekolah dasar mencapai lebih dari 96 persen.
Sementara itu, layanan kesehatan dasar seperti pelayanan ibu hamil, bayi, dan lansia telah mencapai angka di atas 80 persen. Bahkan beberapa indikator layanan kesehatan tertentu mencapai 100 persen.
Pada sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan mencapai 87,28 persen. Akses masyarakat terhadap air minum layak juga telah melampaui 95 persen.
Kinerja Pemerintahan Diakui Nasional
Dalam evaluasi nasional, Kabupaten Sumedang berhasil menempati peringkat ke-11 dari 414 kabupaten di Indonesia dengan kategori kinerja tinggi. Capaian ini mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,90 triliun atau 98,69 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 96,85 persen dari pagu anggaran.
Ketimpangan Jadi Perhatian
Di tengah capaian positif tersebut, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, salah satunya peningkatan ketimpangan pendapatan. Nilai gini ratio naik menjadi 0,377 dari sebelumnya 0,337.
Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata, meski masih berada dalam kategori ketimpangan rendah.
Fokus Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada 2025, arah kebijakan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Ekonomi Daerah yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan”, sebagai landasan untuk menjaga konsistensi pertumbuhan sekaligus pemerataan kesejahteraan.
