INISUMEDANG.COM – Badan Pembina Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (BP FK3I) Jawa Barat menilai Kabupaten Sumedang saat ini dihantui oleh Bencana longsor ataupun banjir bandang.
Sehingga, penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk segera melakukan mitigasi dan tata ruang berbasis lingkungan.
Demikian disampaikan Dedi Kurniawan Ketua BP FK3I Jawa Barat kepada IniSumedang.Com, Jumat 1 Juli 2022.
Menurutnya, resiko itu merupakan dampak dari berbagai faktor pembangunan yang dapat menjadi pemicu bencana. Seperti pembangunan di Jatinangor dimana di belakang Komplek kampus IPDN, IKOPIN dan UNPAD terdapat kawasan khusus pendidikan yang terlantar.
Tak hanya itu, kata Dedi. Di Bumi Perkemahan Kiara Payung dengan luasan sekitar 200 hektare lebih pun tak jelas Masterplannya dan itu tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
“Belum lagi soal Jalan Tol dan beberapa wilayah Sumedang yang rentan longsor sudah dikuasai pengusaha untuk bisnis pemukiman,” ujar Dedi.
Berkaitan dengan hal tersebut, tambah Dedi. BP FK3I Jawa Barat mendesak Pemda Sumedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan meninjau RTRW. Serta RPJM yang mementingkan tatanan wilayah untuk kepentingan lingkungan demi keselamatan Masyarakat Sumedang.
