Profesionalitas ASN Sumedang Dibawah Rata-Rata

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan laporan hasil pengukuran Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan angka dibawah rata-rata yaitu pada angka 52.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia mengatakan “profesionalitas ASN Sumedang dikategorikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)  “sangat rendah” dibawah rata-rata hanya diangka 52. Hal itu, berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 201,” katanya, usai kunjungan dan pengawasan ke Sekretariat Daerah di IPP, Senin (4/11).

Komisi 1 DPRD membandingkan dengan Profesionalitas ASN Garut dan Indramayu yang diangka 64, meskipun dikategorikan rendah, namun masih lumayan ketimbang dikategorikan sangat rendah.

Kendati demikian, Komisi 1 DPRD mengapresiasi kepada Pemkab Sumedang yang selalu berupaya kearah perbaikan, salah satunya perbaikan profesionalitas ASN-nya.

Namun dipertemuan itu, kata Asep, muncul rilis BKN pengukuran indeks profesionalitas ASN hingga ditemukan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang menempatkan profesionalitas ASN dalam visinya ke-4, yakni Sumedang Simpati.

“Yang menjadi inkator penilaian BKN itu diantaranya kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja, dan hal itu diakui Pemda karena belum maksimalnya Diklat dan latihan para ASN-nya,” sebut Asep.

Komisi 1 DPRD lanjutnya, mendorong Pemkab memberikan perhatian serius untuk pendidikan dan latihan sehingga akan menghasilkan ASN yang profesional untuk menggapai harapan besar Pemda yang sudah dicanangkan sebelumnya.

“Kita ingin mendorong dari sisi anggaran dimana APBD ini sudah bagus kebijakannya yaitu ada pemotongan 30 persen jumlah kegiatan. Sehingga perlu diterjemahkan oleh TAPD dengan membuat APBD yang benar pro rakyat,” katanya.

Menurut Peraturan BKN No.8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN setidaknya terdapat empat hal yang dinilai dalam indeks profesionalisme ini yakni, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dalam hal kualifikasi, parameter yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal ASN. Bobot penilaian kualifikasi sebesar 25% dari keseluruhan penilaian indeks.

Untuk kompetensi, parameter yang dilihat ialah diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar / workshop / magang / kursus / sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk melihat riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN.

Iyef saefudin : Koran Sumedang

  • Bagikan