INISUMEDANG.COM – Komisioner Bawaslu Sumedang 2020-2023, yang juga Praktisi Kepemiluan, Dodoy Chardaya S.Ag M.H mengatakan 5 potensi pelanggaran dalam distribusi logistik untuk Pemilu 2024 yang harus diperhatikan para penyelenggara Pemilu salah satunya tugas Pengawas Pemilu.
Kelima point itu diantaranya, logistik Pemilu harus tepat jenis, jumlah, kualitas, waktu, dan anggaran. Dari kelima point itu, yang paling rawan dalam distribusi logistik Pemilu adalah ketepatan jenis, jumlah dan waktu.
“Pengalaman di Pemilu sebelumnya bahwa sering terjadi tidak tepat jenis. Misalnya, surat suara untuk Dapil 1 tertukar dengan dapil 5, atau sebaliknya. Surat suara DPRD Provinsi lain malah ke Sumedang yang beda dapil. Nah, ini harus menjadi bahan perhatian Panwalu karena Panwaslu tidak dilibatkan dalam pengawasan pengepakan maupun pelipatan surat suara. Pemilu Tahun ini pengepakan dan pelipatan surat suara dilakukan di gudang KPU, tidak di gudang PPK sehingga tak terawasi,” ujarnya usai menjadi pembicara pada Rakor Pengawasan Logistik Pemilu di Tanjungsari, Kamis (25/1/2024).
Dodoy pun menyebut, kerawanan lain adalah jumlah kertas suara atau surat suara yang tidak tepat. Misalnya, kebutuhan di TPS 1 itu 300 surat suara ditambah surat suara cadangan 2 persen, sementara surat suara dari KPU hanya 270. Nah, bagaimana untuk menutupi kekurangan surat suara ini sementara jatah dari KPU sudah ditentukan.
Apalagi, Panwaslu kurang dilibatkan dalam proses pengepakan dan pelipatan surat suara di KPU sehingga rawan terjadinya kekurangan logistik dengan jumlah TPS mencapai 3.657 TPS yang ada di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, Pengawasan Distribusi logistik ini penting dilakukan dan perlu dicek kembali dari gudang PPK sampai ke TPS masing masing oleh Panwaslu PKD dan PTPS.
Dodoy pun menambahkan, jumlah DPT di Kabupaten Sumedang sudah ditetapkan dengan angka 896.508 pemilih. Yang diikuti peserta Pemilu 1.008 calon, terdiri dari calon anggota DPR RI Dapil Jabar 9 mencapai 133 orang, caleg DPRD Provinsi Jabar XI mencapai 146 orang. Dan Calon DPD Jabar 54 Orang serta calon DPRD Kabupaten Sumedang mencapai 682 orang.
“Kalau terkait masalah ketepatan waktu, saya kira tidak begitu riskan. Sebab di Sumedang medannya tidak begitu ekstrem, meskipun ada TPS yang harus melintas menggunakan perahu seperti di Sungai Cimanintin dan Jatigede. Itu pun saya kira masih bisa dihandle. Yang jelas distribusi logistik tidak boleh lebih dari H-1. Kalau lebih dari H-1 itu jelas melanggar, kalau kurang dari H-1 atau H-3 sudah didistribusikan ke Tiap TPS itu lebih baik,” katanya.
