BANDUNG – Polemik Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) Pemilu 2024 terus bergulir. Berbagai pihak ikut buka suara dan menyampaikan pandangannya terkait hal itu tak terkecuali di Kabupaten Bandung.
Banyak tokoh yang menilai bila alat bantu untuk mengetahui hasil perhitungan suara hasil Pemilu 2024 yang bisa diakses secara online itu bermasalah. Ketidakakuratan membuat polemik Sirekap berkepanjangan.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto ikut memberikan pandangan atas polemik Sirekap milik KPU ini. Dia mengatakan tentu ada dinamika yang selalu muncul ketika mulai penghitungan perolehan suara.
“Apalagi posisi masyarakat yang menjadi bagian penyelenggara di tingkat KPPS selalu ada human error. Tentu kemampuan manusia pun ada keterbatasan, apalagi bekerjanya siang malam,” ujar Sugianto.
Oleh karenanya, Politisi Partai Golkar Kabupaten Bandung ini, terkait polemik Sirekap, pihaknya justru menunggu final dari perhitungan rekapitulasi hasil pleno yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum).
“Hasil keputusan pleno KPU (yang saat yang sedang berlagsung) ini akan dijadikan pegangan kita bersama baik pemerintah daerah ataupun partai politik peserta Pemilu,” ungkap Sugianto menandaskan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna meyakini Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Bandung berjalan fairplay atau adil dan sportif, sesuai azas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) .
“Saya meyakini, kita sudah melaksanakan Pemilu pada 14 Februari dengan fairplay, yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Semoga rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu saat ini berjalan lancar,” katanya.
“Apa pun keputusannya dari hasil rapat pleno adalah keputusan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara. Apalagi partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung pada Pemilu 2024 di atas 80 persen,” ucapnya.
