INISUMEDANG.COM – Kabar akan penundaan Pemilu 2024 yang berujung Jokowi akan menjabat 3 Periode menyulut kemarahan berbagai pihak salah satunya kalangan mahasiswa.
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia. Meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan resmi dan tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024.
Menanggapi masalah ini pemerhati sosial, Apih Djaja Dipraja mengatakan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Sebab UU telah mengatur jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun dan selama lamanya dua periode.
“Jika konstitusi diubah, dan presiden tiga periode, DPR dan MPR juga harus 3 Periode. Ini akan berimbas pada pilgub dan pilkada juga. Ini merupakan upaya untuk memperpanjang kekuasaan bukan untuk menyelamatkan bangsa,” ujarnya.
Sebelumnya ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Jakarta menolak penundaan pemilu 2024 dan menolak memperpanjang masa jabatan presiden (jokowi 3 Periode). Bahkan mereka memberikan tenggat waktu kepada Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan tegasnya.
Reformasi Jilid II Akan Terjadi
Hal itu disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Harmoni atau di sekitar belakang Istana Negara, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Jika dalam dua hari Kepala Negara tak juga bersuara. Mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan mereka menyebut bukan tidak mungkin reformasi jilid II akan terjadi.
“Selambat-lambatnya dua hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April 2022. Apabila Presiden tidak membuat pernyataan tersebut kami Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia,” tegas Orator.
Terpisah, Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen yang juga menjadi orator dalam aksi tersebut menilai, Jokowi belum tegas menolak penundaan pemilu.
“Kami katakan kalau dia (Jokowi) menolak, katakan dengan tegas. Bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya,” tegas Pedro.
Menurutnya, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah menterinya.
