INISUMEDANG.COM – Stunting atau kekurangan gizi pada anak sehingga pertumbuhannya terganggu, menjadi perhatian serius pemprov Jabar dalam penurunan angka stunting. Untuk itu, Pemprov Jabar dan BKKBN serta kepala daerah di Kabupaten/kota mengikuti Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Ballroom The Trans Luxury Hotel Bandung, Jum’at (11/3/22).
Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Untuk turut mendukung program nihil stunting baru di Jawa Barat dengan tidak bertambahnya stunting di daerahnya masing-masing.
“Kalau di kabupaten/kota (stunting) tidak bisa dikurangi bahkan selalu bertambah, maka Jabar pun akan seperti itu. Saya minta kabupaten/kota yang belum memiliki tim percepatan penanganan stunting agar segera membentuk secepatnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, selain mengeluarkan Pergub tentang penanganan stunting dan menambah anggaran lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pihaknya juga meminta agar seluruh pihak terlibat untuk ‘mengeroyok’ program penanganan stunting.
“Sehebat apapun program dan sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan. Kalau tidak ada gayung bersambut dari bupati, walikota, TP PKK, insan kesehatan, dan masyarakat terutama ibu-ibu, ini tidak akan sukses,” tuturnya.
Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya Kamil menyebutkan. Pihaknya dengan 1,4 juta kader di Jawa Barat dan jejaring Posyandu lebih dari 52 ribuan menjadi garda terdepan dalam menekan kasus-kasus stunting. Salah satu gebrakanya yakni dengan menambah meja layanan di Posyandu yang semula 5 menjadi 6 meja.
“Yang satu meja ini melayani masalah-masalah khusus di keluarga atau rumah tangga, termasuk permasalahan stunting,” ucapnya.
Dikatakan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang meliputi unsur kader KB, kader PKK dan bidan. Bersama-sama bergerak ke lapangan untuk mengakses keluarga lebih dekat.
“Bersama BKKBN, anggota TPK yang jumlahnya 37 ribuan turun ke lapangan. Melakukan pendampingan khususnya terhadap 3 dari 10 program PKK yakni pola asuh, pola makan dan sanitasi. Semuanya berkomitmen Tahun 2023 Jawa Barat Zero New Stunting,” ucapnya.
Sosialisasi Bertujuan Mendapatkan Penguatan Komitmen Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Wahidin dalam laporannya menyebutkan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan penguatan komitmen pimpinan daerah dan jajarannya dalam upaya penurunan angka stunting di Jabar. Dengan demikian, seluruh kepala daerah selaku Ketua Pengarah beserta tim percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya akan memiliki arah gerakan yang sama. Pemahaman yang sama dan komprehensif bagaimana menurunkan angka stunting sejalan dengan RAN PASTI.
Selain dihadiri langsung oleh para kepala daerah se-Jawa Barat beserta para Ketua TP PKK dan kepala perangkat daerah terkait, hadir pula secara virtual Kepala BKKBN selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional serta para pejabat yang mewakili Kementerian dan Lembaga.
“Adapun narasumber talkshow ada lima orang yakni Deputi Bidang Koordinasi dan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan mengapresiasi jajaran Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Sumedang. Sehingga Sumedang mendapatkan penghargaan Terbaik Pertama Kategori Kabupaten/Kota dalam Kinerja Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021 dan Kategori Kabupaten/Kota Paling Replikatif Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021.
“Alhamdulillah di Sumedang sudah lebih dulu dibentuk tim percepatan penurunan 8 stunting. Bahkan kinerjanya sudah terlihat dengan meraih berbagai prestasi,” ujar Wabup.
Wabup menambahkan, DAK dari pemerintah pusat untuk penanganan stunting di Kabupaten Sumedang diserap dan digunakan sebagaimana mestinya sehingga tidak ada silva.
“Saya pastikan di Sumedang tidak seperti itu (ada silva). Sesuai arahan Wagub tadi, kita bertekad di 2023 di Sumedang pun zero new stunting,” tandasnya.
