INISUMEDANG.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dengan target 0 persen.
Berdasarkan data yang dimiliki, pada tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang tercatat 0,53 persen atau mencapai 6.370 jiwa.
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli menyampaikan, strategi kolaboratif Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Sumedang.
Hal itu diutarakan Yudia saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem secara virtual, Rabu 1 Mei 2024.
Untuk mencapai target tersebut, Yudia menyampaikan, bila dirinya harus memastikan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang harus berjalan efektif.
“Jadi harus fokus pada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan wilayah kantung kemiskinan,” ujarnya.
Untuk itu, Yudia meminta setiap SOPD, camat, lurah dan para kepala desa di Sumedang harus menyamakan langkah dan persepsi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
“Angka kemiskinan ekstrem tahun ini ditargetkan nol persen, untuk itu para kepala SOPD, camat, lurah dan para kepala desa harus memonitor langsung binaannya terkait dengan data baik penghasilan dan tanggungan dari di tiap KK,” harapnya.
Yudia meyakini, melalui kerja sama dan bahu membahu, permasalahan kemiskinan ekstrem di Sumedang bisa terselesaikan. Dirinya juga berpesan setiap SOPD, camat, lurah dan kepala desa untuk membuat posko khusus pemberantasan kemiskinan ekstrem.
“Saya meminta para kepala SKPD untuk melakukan rapat lanjutan secara teknis dengan para binaannya serta lakukan weekly report terkait capaian target penanganan kemiskinan ekstrem tiap minggunya,” kata Yudia.
Pada waktu yang sama, Plh Sekda Tuti Ruswati mengaku, Pemkab Sumedang terus melakukan upaya-upaya konkret dalam menangani kemiskinan ekstrem karena tahun ini harus mencapai 0 persen.
Tuti menyebutkan, ada tiga strategi dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Sumedang yaitu menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrem dan mengurangi wilayah kantong kemiskinan.
Selain itu, Tuti juga memastikan kelompok miskin ekstrem harus memperoleh program perlindungan sosial, memastikan komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah.
Pemkab Sumedang juga, sambung Tuti, membuka akses pada pekerjaan dan infrastruktur dasar yang layak peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami harus melakukan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM, menyediakan dan mempermudah akses pembiayaan UMKM, mendorong konvergensi anggaran, memastikan konsolidasi program dan meningkatkan kerjasama multipihak,” tuturnya.
“Kami harus membuat rencana aksi secara matang, agar masalah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang, bisa secepatnya ditanggulangi,” tegas Tuti menandaskan.
