Kemudian ia menyarankan agar menghitung ulang penyertaan modal APBD kepada PDAM Tirta Medal dengan memperhatikan rencana dan strategis perusahaan yang diajukan PDAM.
Terkait dengan pemandangan untuk Raperda TSLP dan PKBL, Frkasi PKS meminta untuk mengatur perencanaan dan penyaluran CSR agar tujuan penyaluran CSR dapat tercapai. Serta dalam membentuk tim atau forum, yang di dalamnya berkumpul perwakilan pemerintah daerah, perusahaan, dan sektor lainnya, mutlak diperlukan dengan prinsip-prinsip yang jelas.
“Misalnya anggota forum harus mempunyai integritas tinggi forum bebas dari kepentingan politik pemilihan program berdasarkan asas prioritas dan kebermanfaatan bagi masyarakat mampu mendorong meningkatkan kualitas hidup masyarakat”. Paparnya.
Dan Fraksi PKS mendukung dalam pembentukan dewan pengawas sangat diperlukan sebagai upaya mengawasi implementasi CSR mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan dewan pengawas berisi orang-orang yang berintegritas bebas kepentingan politik dan independen dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok atau pribadi.
“Dewan pengawas dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat Universitas organisasi profesi dan lainnya”. Pungkasnya.
