Pedagang Ubi Cilembu dan Tahu, Takut Oleh-oleh Sumedang Tertinggal Akibat Tol Cisumdawu

Linda Megawati

INISUMEDANG.COM – Anggota DPR RI Komisi IX, dari Fraksi Partai Demokrat Linda Megawati melakukan reses DPR RI masa sidang ke-3 tahun 2021-2022 di Wisata Alam Pangjugjugan Kecamatan Pamulihan, Sabtu (26/2/2022).

Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang telah diserapnya selama melakukan resesnya di daerah pemilihannya di tiga Kabupaten. Yakni, Sumedang, Majalengka dan Subang.

Salah satu yang menjadi aspirasi masyarakat di Kecamatan Pamulihan yakni masalah peningkatan infrastruktur, sulitnya mendapatkan minyak goreng, ekonomi, dan kesejahteraan.

Ini Baca Juga :  Keindahan Alam dan Kegiatan Treking di Gunung Tampomas Sumedang

“Aspirasi masyarakat kebanyakan inginkan peningkatan masalah infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan. Tadi juga ada yang ngeluh sulitnya minyak goreng. Nah kami berusaha untuk menekan ke pemerintah agar dilakukan operasi pasar minyak goreng,” ujar Linda.

Takut Oleh-oleh Sumedang Menjadi Tertinggal, Salah satu Aspirasi Masyarakat Yang Menarik

Namun yang tak kalah menariknya, kata Linda. Nasib UMKM dan pedagang ubi Cilembu serta tahu Sumedang dengan adanya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Mereka ketakutan Sumedang menjadi kota perlintasan dan oleh-oleh Sumedang menjadi tertinggal.

Ini Baca Juga :  Wujudkan Dayeuhluhur 'Sakinah', Plt Camat Ganeas Launching Pengelolaan Dana Umat

Linda juga memaparkan masalah penekanan stunting di Kabupaten Sumedang yang harus menurun diangka 14 persen setelah sebelumnya masih diatas angka 20 persen. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini akan bisa menekan di angka 14% untuk tahun ini.

“Untuk tahun ini kita kan belum ada informasi lagi tapi targetnya bagaimanakah untuk menurunkan stunting di Kabupaten Sumedang ini. Dan semua elemen yang terkait itu sudah sosialisasi ke masyarakat juga melibatkan BKKBN atau sekarang dinas pengendalian penduduk,” ujarnya.

Di tahun ini pun, dirinya kerap melakukan kunjungan ke Subang Sumedang Majalengka untuk tetap koordinasi dengan BPK BKKBN setempat untuk menekan angka penurunan stunting.