Masalah Tenaga Kerja dan Bansos Menjadi Bahasan Reses ke 3 Lady Puspita

SUMEDANG, 20 April 2025 – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Lady Puspita, melaksanakan kegiatan reses hari ketiga masa persidangan II tahun anggaran 2024–2025 di Dusun Baturumpil, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, pada Minggu (20/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Lady menyerap berbagai aspirasi warga, terutama terkait sulitnya mencari lapangan kerja di wilayah Jatinangor dan Cisempur, meski berada di kawasan industri besar seperti PT Kahatex dan kawasan Dwipapuri. Masalah pengangguran disebut menjadi persoalan paling mendesak yang dihadapi masyarakat, termasuk di kecamatan tetangga, Cimanggung.

“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegas Lady dalam dialog bersama warga.

Selain isu ketenagakerjaan, warga juga mengeluhkan berbagai persoalan lainnya seperti infrastruktur yang belum merata, layanan kesehatan bagi ibu hamil, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran. Menanggapi hal itu, Lady menyatakan akan meneruskan keluhan warga kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sosial dan pemerintah desa, demi mendorong transparansi dan pemerataan bantuan.

Lady juga menjelaskan sejumlah alasan mengapa warga lokal kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan, antara lain karena persaingan dengan tenaga kerja dari luar daerah, kesenjangan keterampilan, minimnya informasi lowongan kerja, serta kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.

Ini Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Sumedang Sayangkan Biaya Sanlat yang Cukup Besar Ditengah Pemulihan Ekonomi

“Kami juga akan mendorong adanya pelatihan kerja dan dukungan untuk UMKM. Sebagai mitra Dinas UMKM dan Koperasi, Komisi II akan mengupayakan program pelatihan dan bantuan modal usaha,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Jatinangor, Drs. Hery Dewantara, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengakui bahwa permasalahan utama di Jatinangor dan Cimanggung memang berkaitan dengan lapangan kerja dan infrastruktur. Ia berharap kegiatan reses ini menjadi jembatan antara harapan masyarakat dan kebijakan Pemkab Sumedang.

“Reses ini penting untuk menyampaikan suara warga langsung ke pemerintah. Kami berharap ada langkah nyata dari hasil serap aspirasi ini,” ujarnya.