INISUMEDANG.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pencegahan atau meminimalisir money politik (politik uang).
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia dalam kunjungan kerja Komisi I ke Kantor Bawaslu Sumedang, Senin 5 September 2022.
“Kami meminta Bawaslu Kabupaten Sumedang, untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya untuk meningkatkan pencegahan politik uang di masyarakat. Jangan dibiarkan masyarakat terbiasa menerima itu,” ujar Asep saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Banwaslu.
Menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan Banwaslu dalam meningkatkan pencegahan politik uang. Seperti melakukan survey persepsi masyarakat terhadap politik uang, lalu menganalisis metode untuk menekan money politik. Dan yang paling penting yaitu tidak membiarkan sesuatu yang salah.
“Jadi kami harapkan, kreatifitas Bawaslu lebih ditingkatkan lagi untuk menekan politik uang di masyarakat. Dan jangan sampai membiarkan sesuatu hal yang salah dan menjadi kebiasaan di masyarakat,” tegas mantan Ketua KPU Kabupaten Sumedang ini.
Pada kunjungan kerja ini, lanjut Asep, komisi I juga mendengar banyak keluhan dari para komisioner Bawaslu, seperti kualitas kantor serta fasilitas kendaraan untuk menunjang kinerja Bawaslu dalam menjalankan aktifitasnya pengawasan pemilu.
“Kami telah mendengar semuanya. Untuk itu, kami akan berupaya mendorong keluhan dari Bawaslu ini ke Pemerintah Daerah. Jadi di satu sisi kami ikhtiarkan untuk perbaikan fasilitas kantor. Disisi lainnya, kami juga meminta Bawaslu untuk meningkatkan kinerjanya terbaiknya untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti,” ujar politisi Partai berlambang pohon beringin ini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang Dadang Priyatna berharap, agar p
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menambahkan sarana dan prasarana, khususnya sarana operasional kendaraan yang saat ini masih belum maksimal.
“Alhamdulilah untuk sarana dan prasarana yang sekarang sudah sedikit memadai. Tetapi kami juga berharap ada penambahan kendaraan operasional, dimana saat ini Bawaslu hanya difasilitasi 1 kendaraan oleh Pemda. Ke depan tentunya kami memerlukan kendaraan untuk menjalankan kinerja yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Disinggung soal permintaan peningkatan kinerja, khususnya menekan politik uang. Dadang mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, kelompok pemuda, Ormas dan sebagainya.
Selain itu, tambah Dadang, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana akan membentuk “Desa Anti Money Politik”.
“Untuk Desa Anti Money Politik saat ini sasarannya baru satu Desa. Tetapi tidak menutup kemungkinan, nanti akan dibentuk di seluruh Desa dengan melibatkan masyarakat. Dan yang pasti untuk sekarang ini akan dibentuk dulu satu Desa Anti Money Politik di satu kecamatan,” ujar Dadang menegaskan.
