Banner Iklan bjb

Ketahui Pengertian Hukum Asuransi dan Dasar Hukumnya di Indonesia!

Pengertian Hukum Asuransi

INISUMEDANG.COM – Pengertian hukum asuransi menurut undang-undang hingga hukum asuransi menurut Islam perlu Anda ketahui, berikut penjelasannya!

Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang tentunya diatur oleh hukum. Pengertian hukum asuransi adalah aturan tertulis yang mengikat peserta (pengguna asuransi) dengan perusahaan asuransi agar menaati perjanjian yang sudah disepakati.

Asuransi ada pertama kalinya pada tahun 1688 di London, Inggris yang bermula karena adanya aktivitas ekspor impor. Dalam perkembangannya, ada dasar hukum asuransi yang dihadirkan agar sistem asuransi berjalan dengan baik.

Dasar-dasar Asuransi

Seiring dengan berkembangnya zaman, memiliki asuransi merupakan impian semua orang dan justru menjadi hal penting agar ada perlindungan jika terjadi hal yang merugikan. Asuransi melibatkan pemegang polis yang wajib membayar premi kepada perusahaan asuransi.

Asuransi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Aturan tersebut menjadi dasar untuk menghadirkan industri asuransi yang sehat, aman, amanah, dan tetap kompetitif.

Pengertian Hukum Asuransi

Sedangkan pengertian hukum asuransi menurut para ahli adalah sebuah persetujuan yang di mana pihak pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian akibat peristiwa tertentu.

Tidak hanya itu, ada beberapa pengertian hukum asuransi dan contoh hukum asuransi yang beragam, baik dari aspek undang-undang hingga terpenting aspek Syariah dalam suatu asuransi. Lalu, apa saja pengertian hukum asuransi yang lain tersebut? Simak terus, ya!

1. Hukum asuransi dalam UU

Pengertian hukum asuransi menurut undang-undang secara singkat yaitu asuransi ibarat aktivitas jual beli. Ada penjual (perusahaan asuransi) dan ada pembeli (peserta asuransi) dengan produk yang dijual adalah proteksi (perlindungan).

Peserta wajib membayar premi sebanyak nilai pertanggungan yang akan didapatkan nantinya. Objek pertanggungan tersebut berupa proteksi kematian (asuransi jiwa), proteksi kesehatan atau raga (asuransi kesehatan), dan masih banyak lainnya.

2. Hukum asuransi dalam Islam

Jika asuransi adalah jual beli, maka harus ada unsur dan syarat tertentu. Di antaranya akad, penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan dengan syarat kedua belah pihak itu rela, serta bukan barang haram ataupun mengandung riba.

Dalam hal ini, pengertian hukum asuransi dalam Islam adalah haram karena akad dan barang yang diperjualbelikan gharar (tidak jelas), mengandung paksaan (membayar premi), penetapan bunga atau riba, serta mengandung unsur spekulasi (qimar).

3. Hukum asuransi Syariah

Kesimpangsiuran antara halal atau haram dijawab oleh adanya asuransi syariah. Bagi para muslim tetap bisa mendapatkan proteksi namun dengan prinsip ajaran agama Islam agar tidak melanggar syariat agama.

Dalam praktiknya, pengertian hukum asuransi syariah menggunakan unsur tolong menolong dalam iuran atau dana tabarru’ dan dengan komitmen bagi hasil risiko ataupun keuntungan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu.

Pembatalan Perjanjian Asuransi

Bagaimana jika ingin melakukan pembatalan atas asuransi yang sudah disepakati? Pembatalan asuransi diatur dalam pasal 1320 KUHP perdata, dan dapat dibatalkan jika tiba-tiba terjadi hal-hal di bawah ini:

  • Telah terbukti melakukan kecurangan, rekayasa, atau penipuan oleh tertanggung
  • Ada beberapa kerugian yang tidak tercantum pada perjanjian asuransi yang sudah disepakati sebelumnya
  • Keputusan pengadilan membebaskan penanggung terhadap kewajiban yang harus dilakukan kepada tertanggung
  • Terdapat informasi yang tidak valid dari tertanggung (tidak jujur ketika mengisi kondisi awal sebelum mendaftar asuransi)
  • Terbukti objek asuransi merupakan barang terlarang atau ilegal yang diperdagangkan, serta terbukti melakukan pelanggaran dalam perdagangan.

Jadi, kedua belah pihak dapat melakukan pembatalan asuransi jika terjadi hal-hal tersebut yang sudah terbukti secara jelas. Tentunya, harus dengan kondisi yang dapat dikaji dan diusut untuk kemudian terjadi pembatalan asuransi.

Pentingnya Peran Hukum Asuransi

Tujuan hukum asuransi yang paling utama adalah sama-sama melindungi pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi). Perusahaan dan peserta asuransi diharapkan mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian dalam polis asuransi.

Pembentukan undang-undang asuransi oleh DPR juga didasarkan pada hal-hal berikut:

  • Terbentuknya industri asuransi yang amanah, sehat, dapat diandalkan, serta kompetitif sehingga dapat mendorong pembangunan nasional,
  • Menghadirkan industri perasuransian yang berjalan sesuai prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab,
  • Terbentuknya industri perasuransian yang sehat, dan risiko yang dihadapi pemegang polis dapat ditangani dengan baik.

Hukum asuransi di negara Indonesia terbilang sudah cukup lengkap. Anda juga sekarang sudah mengetahui pengertian  hukum asuransi Islam, hukum asuransi menurut undang-undang, hingga hingga tentang pembatalnya.

Pemerintah kini telah menyediakan payung hukum tentang perasuransian. Panduan tata kelola asuransi juga sudah dirilis melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan sebagai regulator. MUI juga mengeluarkan fatwa tentang hukum asuransi dalam pandangan Islam.

Jadi, Anda tidak perlu khawatir jika berencana ingin mengambil asuransi karena sudah ada hukum asuransi yang melindungi, baik asuransi syairah ataupun asuransi konvensional. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan manfaat dari asuransi itu sendiri.