BANDUNG – Kasus prevalensi stunting di Kabupaten Bandung tercatat masuk dalam kategori sangat tinggi. Dari total 27 kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat.
Selain Kabupaten Bandung, 3 daerah lain yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut juga dinyatakan daerah dengan prevalensi stunting sangat tinggi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dari Dinas Kesehatan Jabar Juanita Paticia Fatima dalam keterangannya kepada wartawan.
Lebih lanjut, Juanita menerangkan selain 4 daerah yang masuk kasus prevalensi stunting sangat tinggi. Ada 14 kabupaten/ kota kategori tinggi, dan 9 berkategori sedang.
“Berdasarkan data terbaru hasil pengukuran di bulan Februari 2022. Dari 3.095.299 balita yang diukur tinggi badannya ada 218.286 balita yang mengalami stunting,” katanya.
Pihaknya, lanjut Juanita, telah melakukan penanganan lewat program intervensi spesifik dan sensitif. Adapun rata-rata penurunan stunting 1,35 persen per tahun.
“Intervensi spesifik itu pemberian tablet penambah darah bagi ibu hamil dan remaja puteri, promosi konseling menyusui, promosi konseling pemberian makanan,” katanya.
“Selain itu, melakukan upaya suplementasi lewat pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik dan balita gizi kurang,” ucap Kabid Kesmas Dinkes Jabar.
Sedangkan intervensi sensitif, lanjut dia, pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan pemeriksaan kesehatan yang merupakan bagian dari pelayanan pranikah.
“(Intervensi sensitif) selanjutnya dengan meningkatkan cakupan rumah tangga untuk mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas,” paparnya.
Lebih lanjut, Juanita mengatakan. Berbagai faktor menjadi penyebab masih banyaknya balita stunting di Jawa Barat di antaranya kurangnya akses makanan yang bergizi.
“Ada juga fenomena pola pengasuhan untuk merangsang perkembangan. Salah satunya dengan mengenalkan HP (smartphone) bagi anak yang masih usia balita,” tutur Juanita.
“Faktor penyebab stunting paling banyak di Jabar akibat terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih layak”. Kabid Kesmas Dinkes Jabar itu menambahkan.
