INISUMEDANG.COM – Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin mengatakan arah kebijakan penegakan hukum pidana Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma. Dari keadilan retributive atau pembalasan menjadi keadilan restitutive atau pemulihan, melahirkan konsep keadilan berlandaskan hati nurani.
Menurut Prof. Sanitiar, ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau diajukan ke pengadilan. Diharapkan akan memiliki dampak yang memberikan kemanfaatan dan menghadirkan keadilan untuk semua. Itulah bentuk kewenangan jaksa yang tidak dimiliki penegak hukum lainnya.
“Kejaksaan memiliki beberapa kewenangan diantaranya dalam bidang pidana, perdata, ketertiban serta ketentraman umum dan lain sebagainya. Salah satu yang penting yakni terkait asas dominus litis yang dianut Indonesia. Asas ini memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan. Dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ketahap penuntutan atau persidangan,” tuturnya disela mengisi kuliah umum di depan ribuan praja IPDN Jatinangor, Kamis (7/4/22).
Sanitiar Burhanudin, berharap praja IPDN harus mendukung pelaksanaan kesejahteraan hukum bagi masyarakat. Menurutnya, arah kebijakan penegakan hukum pidana Indonesia yang saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma. Dari keadilan retributive atau pembalasan menjadi keadilan restitutive atau pemulihan, melahirkan konsep keadilan berlandaskan hati nurani.
Wawasan Baru Terkait Wewenang Kejaksaan Khususnya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Sementara itu, Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M mengatakan dengan hadirnya Jaksa Agung diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada praja terkait wewenang Kejaksaan khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Tantangan reformasi hukum ini sangat penting, jangan sampai ada mindset yang berkembang dalam masyarakat bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita harus betul-betul mewujudkan tata hukum dan kelola yang baik. Untuk itulah sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik, praja IPDN juga harus mengetahui apa saja wewenang dan kebijakan dari Kejaksaan khususnya terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia,” ujar Hadi.
Hadi, berharap setelah mendapatkan informasi dan data yang dipaparkan oleh Jaksa Agung ini, praja dapat membantu dalam menghilangkan stigma negatif terkait penegakan hukum di Indonesia. Hadi Prabowo menyampaikan bahwa perkembangan terkait penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang dalam upaya untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik.
“Jika kita lihat indeks negara hukum Indonesia saat ini, hasil tahun 2021 mengalami penurunan dari 0,68 menjadi 0,67. Indonesia ada di peringkat 68 dari 139 negara dan dilingkungan Asia Tenggara, kita diperingkat 9 dari 15 negara,” tuturnya.
Kuliah Umum Yang Bertema “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan”
Rektor menambahkan, kuliah umum ini bukan merupakan kali pertama digelar di IPDN. Sebelumnya IPDN juga telah melaksanakan kegiatan serupa dengan menghadirkan narasumber yang professional, kompeten dan kredibel.
“Kita merupakan pendidikan vokasi, yang bersifat terapan. Tradisi pelaksanaan stadium general ini akan terus dikembangkan dalam kerangka untuk memperkaya pengetahuan. Melalui best practise dengan menghadirkan baik pejabat negara, pejabat praktisi yang berkompeten,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Kerjasama IPDN, La Ode Muhamad Alam Jaya mengatakan. Sebanyak 5.848 praja yang ada di kampus IPDN Jatinangor maupun daerah turut serta mengikuti Stadium General dengan pembicara Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin. Kegiatan yang digelar baik secara luring maupun Daring melalui chanel youtube Humas IPDN di kampus IPDN Jatinangor, Kamis (7/4).
Selain praja, mahasiswa S2, S3, keprofesian dan ASN IPDN juga turut menyaksikan kuliah umum yang bertema “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan”. Kehadiran Jaksa Agung diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan praja terkait kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia.
