Berita  

Isu Serius, Presiden Jokowi Langsung Adakan Ratas Terkait Aksi Hacker Bjorka

Hackers Bjorka

INISUMEDANG.COM – Aksi cuitan hacker bjorka terhadap pejabat negara dan menyinggung masalah kasus Ferdy Sambo, menyita perhatian banyak publik. Tak hanya masyarakat umum, Presiden Jokowi pun turun tangan dalam masalah ini.

Dikutip dari voa.com Senin (12/9) Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara. Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G Plate mengatakan Presiden Jokowi akan membentuk tim khusus demi mengatasi kebocoran data pemerintah akibat peretas yang bernama Bjorka.

Johnny menambahkan bahwa data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum dan bukan bersifat spesifik.

Ini Baca Juga :  FAO Bangga Indonesia Capai Swasembada Beras di Tengah Hantaman Covid-19

“Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, oleh ya salah satunya oleh Bjorka. Tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang. Sebagian data-data yang lama. Hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN Kominfo Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Johnny kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md yang sama-sama dicuit oleh Bjorka menanggapi santai data pribadinya yang dibocorkan Bjorka. Mahfud mengatakan data pribadinya bisa ditemukan di situs yang umum di internet.

Ini Baca Juga :  Libur Sekolah Mesjid Al Kamil Jatigede Sumedang Dipadati Ribuan Pengunjung

“Banyak yang japri (komunikasi pribadi) saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu,” cuit Mahfud Md di akun Twitter resminya, Selasa (13/9).

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha, mengingatkan bahwa pemerintah harus melakukan perbaikan dari sisi keamanan siber dengan cukup serius.

“Terkait dengan kasus Bjorka, ini bisa dibilang fenomena gunung es. Bisa jadi kebocoran data di Kementerian & Lembaga Negara sebenarnya jauh lebih banyak dari yang sudah terungkap ke publik,” ujar Pratama.