Bandung, 25 Agustus 2025 – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Barat mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi yang menyuarakan aspirasi rakyat di depan Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025.
Dalam aksi tersebut, salah seorang kader IMM Kota Depok menjadi korban kekerasan dan bahkan ditahan selama satu hari di Polda Metro Jaya. DPD IMM Jawa Barat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman demokrasi, pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat, sekaligus mencederai prinsip negara hukum sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian merupakan pembungkaman demokrasi, pelanggaran hak kebebasan berpendapat, serta menciderai prinsip negara hukum,” tutur Ali Ahmad Alfarisy, Ketua Umum DPD IMM Jawa Barat dalam press release yang diterima Redaksi Rabu 27 Agustus 2025.
Senada, Didit Aditya Firdaus, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Jawa Barat, menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pergeseran fungsi kepolisian.
“Aparat tidak lagi menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, melainkan justru menjadi alat kekerasan yang mengancam kebebasan sipil,” ujarnya.
Sehubungan dengan kejadian tersebut, DPD IMM Jawa Barat menyatakan:
- Melakukan tindakan hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap peserta aksi.
- Menuntut perlindungan hukum bagi korban agar tidak mengalami kriminalisasi lanjutan.
- Meminta Kapolri mengevaluasi kinerja aparat yang bertindak represif dalam aksi tersebut.
- Menegaskan kembali bahwa negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat sebagai hak konstitusional warga negara.
DPD IMM Jawa Barat mengajak seluruh kader IMM se-Jawa Barat untuk menunjukkan solidaritas serta mengawal kasus ini hingga korban mendapatkan keadilan dan kebebasan yang seutuhnya.
