INISUMEDANG.COM – Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kembali menambah catatan sebagai Kabupaten terbaik di Indonesia.
Kali ini, Kabupaten Sumedang menyabet tiga penghargaan dalam Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2021 di Lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Penghargaan tersebut, secara simbolis diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir di Intercontinental Jakarta Pondok Indah Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2022).
“Alhamdulillah Disdukcapil Kabupaten Sumedang dan DPMPTSP Kabupaten Sumedang mendapat penghargaan kategori pelayanan publik dengan predikat Pelayanan Prima,” kata Bupati seusai menerima penghargaan.
Selain Disdukcapil dan DPMPTSP, sambung Bupati Dony, selaku Bupati dirinya juga mendapat apresiasi sebagai Pembina Pelayanan Publik kategori Prima.
“Penilaian ini berdasarkan enam aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan layanan yang prima,” ujarnya.
Adapun ke enam aspek penilaian tersebut, lanjut Bupati Dony. Yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan publik.
“Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah, karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga, masyarakat yang menilai langsung pelayanan yang kita berikan. Jadi baik tidaknya pemerintahan, itu bisa dilihat dari pelayanan publiknya,” ujarnya.
Penghargaan ini, tambah Bupati Dony, merupakan motivasi bagi saya selaku Bupati dan bagi seluruh SOPD untuk terus bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sebagaimana tagline “Sumedang Melesat“, melayani lebih berkualitas dan cepat.
“Saya memohon doa dan dukungan dari masyarakat Sumedang agar semakin cepat dan berkualitas dalam melayani,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan. Setiap tahun dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, serta 84 kementerian/lembaga.
“Kita melakukan evaluasi seluruh kementerian lembaga. Insyaallah pada akhir 2024, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, TNI Polri membuat inovasi mempercepat pelayanan publik dengan cepat,” ujarnya.
