SUMEDANG, 9 Desember 2025 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Langkah itu diambil sebagai respons atas meningkatnya kerusakan lingkungan serta maraknya bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai menghadiri rapat koordinasi bersama para kepala daerah se-Jawa Barat yang membahas penanganan banjir di wilayah Bandung Raya, di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (9/12/2025).
Menurut Dedi, hampir seluruh kawasan hutan di Jawa Barat saat ini mengalami kerusakan. Ia menilai kondisi ini telah meningkatkan risiko bencana, terutama di kabupaten yang masuk kategori rawan seperti Bandung, Sumedang, Garut, Bogor, dan Sukabumi.
“Aturannya jelas harus kita perketat. Ini menyangkut keselamatan warga Jawa Barat,” tegasnya.
Selain evaluasi tata ruang, Dedi akan menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak mudah menerbitkan izin pembangunan perumahan baru. Jika pembangunan tetap dilakukan, para pengembang wajib menyediakan ruang resapan air melalui pembuatan danau kecil yang mengambil porsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Setiap perumahan wajib punya ruang resapan air. Danau kecil itu menjadi bagian penting untuk mencegah banjir,” ujarnya.
Pemprov Jabar juga akan mendorong penanaman kembali kawasan dataran tinggi dengan jenis pepohonan produktif yang akarnya mampu menahan erosi, sekaligus bisa dimanfaatkan buahnya oleh warga sekitar.
“Kita tanam pohon yang bermanfaat. Lingkungan terjaga, masyarakat juga bisa mendapatkan hasil ekonominya,” kata Dedi.
Dalam upaya mempercepat penanganan banjir, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dukungan anggaran yang cukup besar. Untuk Kabupaten Bandung yang terdampak paling parah, akan dikucurkan anggaran sebesar Rp200–Rp300 miliar melalui dana taktis.
“Banjir ini tidak bisa ditangani setengah-setengah. Kita siapkan anggaran agar penanganannya lebih cepat dan tuntas,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut akan berjalan paralel dengan pengawasan ketat, agar pembangunan di Jawa Barat tidak lagi mengorbankan kelestarian lingkungan.
