BANDUNG – Komisi B DPRD mengingatkan Pemkot Bandung agar dalam program pembangunan infrastuktur di Kota Bandung harus ramah difabel. Hal tersebut agar manfaatnya dapat terasa untuk seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah meminta pemerintah tidak hanya fokus menyediakan infrastruktur semata. Sebab masih banyak pekerjaan rumah belum merata soal fasilitas di dalamnya.
“Untuk (membangun) infrastruktur jangan hanya memikirkan untuk yang nondisabilitas saja. Tetapi infrastruktur yang ramah untuk penyandang disabilitas (difabel) juga harus diperhatikan,” ujarnya kepada wartawan.
Politisi dari Partai Gerindra itu juga berharap pemerintah bisa betul-betul memanfaatkan program yang ada di kewilayahan. Yakni musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) infrastruktur yang inklusif.
“Ini agar infrastruktur (yang akan maupun telah dibangun) dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat termasuk difabel di Kota Bandung. Selain itu, agar fasilitasnya dapat dirasakan semua kalangan masyarakat,” kata Nunung.
Lebih lanjut, Nunung menyampaikan agar apa yang menjadi tujuan akhir bisa tercapai. Diharapkan semua peserta musrenbang harus dapat konsentrasi, memusatkan pikiran, memilah dan memilih skala prioritas.
“Acara musrenbang itu mencari kesepakatan melalui musyawarah dalam rangka mencari skala prioritas untuk memberikan masukan dan diajukan (ke pemerintah) menjadi rencana pembangunan Bandung,” ucapnya.
Nunung juga berharap agar kegiatan musrenbang bukan hanya seremonial saja. Musrenbang harus aplikatif. Kemudian dapat direalisasikan, bermanfaat, tepat guna, tepat sasaran dan berdayaguna bagi masyarakat.
“Saya berharap kegiatan musrenbang ini dapat merumuskan, merencanakan program , bermanfaat, tepat guna, tepat sasaran, dan berdayaguna bagi masyarakat dengan hasil optimal,” tutur Ketua Komisi B DPRD itu.
