INISUMEDANG.COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono menyebutkan sebanyak 121 desa di Jawa Barat tercatat masih berstatus desa tertinggal, dan salah satu solusi untuk mengentaskan desa tertinggal di provinsi setempat menjadi desa berkembang dengan digitaliasi.
” Jumlah desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun (IDM), tinggal 121 desa lagi dari 5320 desa di Jawa Barat,” kata Bambang Tirtoyuliono kepada sejumlah wartawan, di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 15 Oktober 2020.
Bambang menuturkan, Jawa Barat ini memiliki 5320 desa, dan jika kita sandingkan dengan jumlah Kelurahan itu jauh lebih banyak proporsinya. Selain itu, ujar dia, jumlah penduduk di Jawa Barat ada 49,9 juta jiwa, dan jika kita coba melihat lagi dari data Indeks Desa Membangun (IDM) di 5320 desa, ternyata jumlah penduduk di Jawa Barat hampir ada 36.1 jiwa.
Artinya, kata Bambang, kalau kita liat dari luas wilayah desa dan jumlah penduduk, tidak ada salahnya kita akan berangkat dari desa untuk membangun, apalagi disandingkan dengan kondisi pandemi Covid-19.
“Pak Gubernur Ridwan Kamil punya tagline, yakni ingin mengurangi urbanisasi dari desa ke kota. Tinggal di desa dengan rezeki kota, sekolah di kota dan kembali ke desa dengan rejeki kota dan mendunia. Ini sangat pilosofis sekali, dan supaya mendunia, mau tidak mau mesti masuk ke era digital,”ucap Bambang.
Dikatakan Bambang, digitalisasi merupakan bagian yang tidak bisa terpisah untuk pembangunan desa di Jawa Barat. Meski begitu, lanjut dia, jika kita berbicara pembangunan di desa di Jawa Barat ada 3 strategi, diantaranya, bagaimana lembaga sektor ekonomi desa yang namanya One Village One Company (OVOC), Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) dengan berbagai variable, diantaranya ada dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan strategi desa digital.
” Desa digital bisa memudahkan untuk mempromosikan, untuk lebih mengenalkan terhadap desa. Ketiga starategi ini akan kita hadirkan,” kata dia.
Kendati demikian, ditambahkan Bambang, pihaknya mencoba untuk menyamakan persepsi terhadap semua perangkat daerah yang ada di Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, dan lembaga swadaya masyarakat.
“Kita mesti bareng-bareng dengan skema penta helix untuk bisa mengisi, dan untuk tahap sekarang untuk menyamakan persepsi dulu,” pungkasnya.
