oleh

Dinilai Kemahalan, Kerjasama Pembuangan Sampah Ke TPSA Legok Nangka Dibatalkan

INISUMEDANG.COM – Dinilai terlalu mahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berencana akan membatalkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi terkait pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir TPSA Legok Nangka milik provinsi.

Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengatakan, ada biaya cukup besar yakni Rp 3,5 miliar pertahun yang nantinya akan dibayarkan kepada pihak provinsi.

“Berdasarkan kajian DLHK, lebih baik dikelola sendiri ketimbang harus bayar Rp 3,5 miliar pertahun hanya untuk 2 kecamatan yakni Jatinangor dan Cimanggung. Lain halnya bila untuk 26 kecamatan, mungkin tidak masalah,” kata Erwan di IPP, Senin (29/03/2021) kemarin.

Kendati demikian, sambung Erwan, Sumedang tidak berharap terjadi longsor sampah, seperti terjadi di TPSA Leuwi Gajah Cimahi tahun 2006 lalu, hingga merengut korban jiwa karena rumahnya hancur akibat tertimpa longsor gunungan sampah di TPSA tersebut.

Kedepannya, untuk membuangan sampah di Sumedang tidak lagi secara total masuk ke TPSA. Hal itu karena kawatir nantinya akan terjadi penumpukan Sampah hingga menggunung jika tidak segera dikendalikan.

“Di Kabupaten Sumedang, persoalan sampah ini harus segera diantisipasi sejak awal yang salah satunya dengan mengurangi pembuangan sampah secara langsung ke TPSA,” ujarnya.

Erwan menuturkan, nantinya terkait permasalahan sampah,
tidak lagi harus mengandalkan TPSA Cibeureum Cimalaka. Karena pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga dengan cara memilah dan memilih antara sampah organik dan non organik.

Disebutkannya, Kabupaten Sumedang mempunyai arah kebijakan dalam pengelolaan sampah berdasarkan UU no.18 tahun 2018. Dan PP no. 82 tahun 2012 dan diperkuat Perda Sumedang no.2 tahun 2014 tentang sampah rumah tangga.

Sementara, target pengelolaan sampah dalam RPJMD tahun 2018-2023 yaitu target cakupan layanan sampah dari masyarakat harus mencapai 60 persen, sementara cakupan kekurangan sampahnya harus ke-40 persen.

“Jka target itu tidak didukung stakeholder terkait, termasuk Kades dan Lurah serta masyarakat umumnya, maka target cakupan layanan sampah tersebut mustahil bisa tercapai,” kata Erwan menegaskan.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang Yosep Suhayat bahwa, apabila semua sampah harus diberakhir di TPSA, maka tidak akan lama lagi TPSA tersebut cepat penuh, bahkan semakin menggunung.

Antisipasi akan hal itu, kata Yosep, pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga yang harus memilih organik dan non organik. Sehingga tidak 100 persen sampah masuk ke TPSA.

“Kami harap kepada para kades dan lurah, bisa menyelesaikan dan mengendalikan penomena sampah di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Yosep menambahkan, semula Sumedang telah menyanggupi bahwa kawasan Cimanggung dan Jatinangor akan membuang sampah dengan harus membayar Rp 3,5 miliar ke TPSA Legok Nangga milik provinsi.

Namun perkembangan terakhir lanjut dia, karena Purwakarta dan Bandung Barat membatalkan. Sehingga berimbas ke Sumedang, karena berdasarkan kajian, maka Sumedang akan membatalkan kerjasama provinsi tersebut.

“Kemahalan, jika Rp 3,5 miliar pertahun hanya untuk sampah dari 2 kecamatan. Sebab jika diangkut sampah dari kedua kecamatan oleh DLHK, maka tidak sampai diangka Rp 3,5 miliar,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait