Sumedang, 29 Nopember 2024 – Kasus penyelewengan Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mengemuka di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, menjadi sorotan. Dugaan penyelewengan dana oleh penyedia jasa Brilink yang dikelola oleh berinisial RR dan N akhirnya berujung pada musyawarah yang menghasilkan solusi untuk menyelesaikan kerugian penerima manfaat.
Kasus ini bermula dari laporan salah satu penerima BPNT, berinisial EP, yang merasa bantuan sosialnya tidak cair selama beberapa bulan. Pada Selasa, 29 Oktober 2024, EP bersama Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping PKH mendatangi Bank BRI Unit Regol untuk mencetak rekening koran.
Hasilnya mengejutkan: dana BPNT yang seharusnya diterima setiap bulan ternyata telah dicairkan tanpa sepengetahuannya oleh pihak Brilink.
Fakta dan Kronologi Kejadian
Dana bantuan senilai Rp200.000 per bulan yang seharusnya diterima EP ternyata sudah dicairkan oleh pihak Brilink secara sepihak. Total dana yang hilang diperkirakan mencapai Rp53 juta.
Menindaklanjuti temuan ini, EP bersama Ketua PKH melaporkan kasus tersebut ke Pemerintah Desa Mekar Rahayu pada 30 Oktober 2024. Pihak desa segera memanggil pengelola Brilink untuk meminta klarifikasi.
Dalam pertemuan itu, N, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Brilink, mengakui perbuatannya dan bersedia mengganti seluruh kerugian. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pihak desa menjadwalkan musyawarah bersama para korban, Ketua PKH, serta Bhabinkamtibmas.
Musyawarah dan Komitmen Penyelesaian Pada Kamis, 7 November 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Mekar Rahayu, musyawarah mufakat digelar untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, pihak Brilink berjanji mengganti seluruh dana yang telah dicairkan tanpa izin.
Musyawarah juga menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara resmi. Berikut hasil keputusan musyawarah:
- Pihak Brilink telah melaksanakan pembayaran kepada penerima manfaat yang mengalami kerugian sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2024.
- Pihak Brilink dengan sepenuh hati meminta maaf kepada penerima manfaat atas kesalahan yang telah dilakukan dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.
- Penerima manfaat yang dirugikan menerima pengembalian dana serta permohonan maaf dari pihak Brilink.
- Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang masalah ini ke ranah hukum, mengingat semua dana telah dikembalikan.
Pernyataan dan Langkah Ke Depan
Dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh RR dan N, pihak Brilink menyatakan bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang terjadi. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta memastikan tidak ada tindakan serupa di kemudian hari.
Kepala Desa Mekar Rahayu, Asep Suherman, yang turut memfasilitasi musyawarah ini, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun penyedia jasa, agar lebih teliti dalam mengawasi proses penyaluran bantuan,” ujar Asep. Beliau juga mengimbau masyarakat Desa Mekar Rahayu untuk aktif memantau penerimaan bantuan sosial mereka.
“Jangan ragu melapor jika ada ketidaksesuaian. Pemerintah desa siap membantu menyelesaikan setiap permasalahan secara adil,” tambahnya.
Dampak Positif dan Refleksi
Meski sempat menimbulkan kerugian, penyelesaian kasus ini mencerminkan pentingnya pendekatan musyawarah untuk menyelesaikan konflik di tingkat lokal.
Para penerima manfaat yang sebelumnya dirugikan kini telah menerima kembali hak mereka secara utuh. Keberanian salah satu penerima manfaat, EP, dalam mengungkap masalah ini patut diapresiasi karena membukakan jalan bagi keadilan.
Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat bagi penyedia jasa keuangan untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Setiap tindakan yang melanggar kepercayaan masyarakat dapat berujung pada konsekuensi serius, baik secara hukum maupun moral.
Dengan penyelesaian ini, Desa Mekar Rahayu kembali menciptakan suasana kondusif dan transparan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk memastikan setiap bantuan sosial yang diberikan pemerintah sampai langsung ke tangan penerima manfaat yang berhak. Dalam semangat kebersamaan, desa ini membuktikan bahwa keadilan dapat ditegakkan melalui musyawarah yang bijak.
