DBH ke Desa Menurun, Insentif RT dan RW di Sumedang Terancam

  • Bagikan
DBH ke Desa Menurun

INISUMEDANG.COM – Menurunnya target Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang akibat pandemi Covid-19, berdampak terhadap menurunnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke Desa.

Dengan menurunnya penyaluran DBH ke Desa tersebut, membuat insentif untuk RT dan RW di Kabupaten Sumedang terancam tidak terbayarkan.

Kepala Bidang Keuangan dan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, Drs. Jasman mengatakan, terkait adanya penurunan DBH yang berdampak juga terhadap menurunnya Alokasi Dana Desa (ADD) pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021, hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami masih menunggu pembahasan dari TAPD, apakah benar atau tidaknya ada penurunan ADD pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini,” kata Jasman saat ditemui di Ruang Kerjanya, Senin (4/10/2021).

Jika memang mengalami penurunan, kata Jasman, tentunya akan berdampak menurunnya DBH ke Desa, yang tentunya akan berdampak juga terhadap honorarium perangkat desa, salah satunya Insentif RT dan RW.

Pasalnya, sambung Jasman, banyak Desa di Kabupaten Sumedang yang menganggarkan untuk pembayaran insentif RT dan RW dari DBH itu.

“Bukan hanya insentif RT dan RW, Desa juga biasanya menganggarkan untuk pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) perangkat Desa di DBH,” ujar Jasman.

Kendati demikian, Jasman berharap, tidak terjadi penurunan penyaluran DBH ke Desa yang Signifikan. Hal atuh agar tidak berdampak terhadap Insentif para RT dan RW, serta administrasi lainnya di Desa.

“Intinya, saat ini kami masih menunggu keputusan dari TAPD. Harapan kami penurunan DBH ataupun pemangkasan ADD di Perubahan APBD tahun anggaran 2021 di Sumedang tidak terjadi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang, Hj. Yayah Rokayah mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan rekonsiliasi biaya transfer ke Desa terkait penyaluran ADD dan DBH.

“Rekonsiliasi tersebut, dilakukan untuk memastikan berapa sisa anggaran yang akan ditransfer ke Desa. Apakah penyalurannya sudah sesuai ketentuan atau tidak.
Karena ada sebagian Desa yang tadinya pembebanannya ke ADD, tetapi pada saat Perubahan APBD , pembebanannya dialihkan ke DBH,” kata Hj. Yayah.

Yayah juga menuturkan, pada DBH ke Desa juga terjadi penurunan. Hal itu, karena terjadinya penurunan target pendapatan asli daerah yang secara otomatis akan mempengaruhi ke DBH yang akan disalurkan ke Desa.

“Jadi rekonsiliasi ini, sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dari sisi pembebanan serta jumlah yang disalurkan ke Desa,” tandasnya.

  • Bagikan