SUMEDANG – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memprioritaskan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam setiap aktivitas pemerintahan.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Surat Himbauan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan dan Penggunaan Produk UMKM yang ditetapkan pada 14 Januari 2026.
Surat ini ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga penyelenggara kegiatan pemerintahan di wilayah Kabupaten Sumedang.
Bupati menekankan bahwa penguatan UMKM harus dimulai dari internal pemerintah melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
“Pemerintah harus menjadi contoh. Setiap kegiatan pemerintahan seharusnya memberi dampak langsung bagi masyarakat, salah satunya dengan menggunakan produk UMKM lokal,” ujar Dony, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, penggunaan produk UMKM tidak hanya berlaku pada pengadaan barang dan jasa skala kecil, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan rutin pemerintahan, seperti rapat, sosialisasi, pelatihan, perjalanan dinas, hingga kebutuhan konsumsi, cinderamata, dan perlengkapan kegiatan.
Dony menegaskan, selama produk UMKM memenuhi standar kualitas, harga yang wajar, serta ketersediaan barang, maka tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk tidak mengutamakannya.
“Ketika belanja pemerintah diarahkan kepada UMKM lokal, perputaran ekonomi akan terjadi di daerah. Hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Bupati berharap kebijakan ini menjadi stimulus bagi UMKM Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta naik kelas agar mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional.
“UMKM yang kuat akan melahirkan ekonomi daerah yang kokoh. Ini bagian dari ikhtiar bersama membangun Sumedang dari bawah,” tandasnya.
