“Data tersebut merupakan data terdahulu sekitar 2-3 tahun lalu dan bukan data baru yang terdampak Covid-19. Jadi intinya, yang diusulkan 101 ribu lebih KK atau non-DTKS untuk warga yang terdampak Covid-19 belum terealisasi. Yang baru ada, baru DTKS,” jelasnya.
Bupati menambahkan, jumlah data usulan untuk non-DTKS kemungkinan juga bisa bertambah, mengingat masih ada 22.000 warga Sumedang terdampak Covid-19 yang tidak mempunyai NIK dan KK. Tapi, jumlah tersebut sudah diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Barat untuk dipertimbangkan.
“Saya sudah menyampaikan kepada Gubernur, 22 ribu warga yang tidak memiliki NIK dan KK mohon untuk dipertimbangkan. Jawaban Gubernur katanya silahkan dimasukkan asal ada surat pertanggungjawaban mutlak dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa warga tersebut layak mendapatkan bantuan,” terangnya.
Terakhir, Bupati meminta agar warga tidak merasa khawatir jika belum mendapatkan bantuan sosial. Menurut Bupati, ada tujuh pintu bantuan untuk masyarakat selama pemberlakuan PSBB. Dari tujuh pintu tersebut masih ada empat pintu lagi yang belum terealisasi.
“Ada empat pintu lagi, satu di DTKS yaitu BLT Kemensos (DTKS) dan tiga lagi untuk non-DTKS yaitu Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten, dan BLT Dana Desa,” pungkasnya.
