INISUMEDANG.COM – Upaya menyukseskan Pemilu 2024 dan mengantisipasi adanya pelanggaran dalam tahapan Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menggelar acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Yang dihadiri ormas, OKP, tokoh pemuda, dan perwakilan pemilih pemula di Aula Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Sabtu (30/9/2023).
Sosialisasi juga dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang, Riyan Syaifurrahkman, Dosen Fisip Unpad, serta Forkopimcam Jatinangor.
Ketua Panwascam Jatinangor, Ade Satia Santana mengatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024. Sebab, indeks kerawanan Pemilu terutama di kawasan Pendidikan Jatinangor sangat berpotensi. Terutama bakal adanya daftar pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih pindah alamat.
“Intinya mari kawal Pemilu ini bersama-sama, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Tujuan acara ini tak lain untuk peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat terkait Pemilu 2024. Bagaimana caranya kita sukses menyelenggarakan Pemilu tanpa ekses,” ujarnya.
Selain tokoh masyarakat, pihaknya juga mengundang tokoh gender perwakilan disabilitas dan pemilih pemula. Intinya, sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang masalah peraturan Pemilu terutama di dalam pengawasan pencegahan pelanggaran Pemilu. Sehingga kedepannya kita punya Mitra dalam pengawasan untuk Jatinangor.
Partisipasi Masyarakat Sebagai Alternatif Solusi
“Tanpa partisipasi masyarakat, proses pemilu bisa terganggu. Kita berharap proses pemilu ini bermartabat dan hasilnya bermanfaat bagi semua. Hasil pemilu seharusnya tidak menghianati prosesnya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang, Riyan Saifurrakhman menambahkan. Bawaslu sendiri memang sedang konsen terkait menciptakan pemilu yang berkualitas dan Pemilu berintegritas. Sektor pengawasan itu memegang peranan yang penting tapi di satu sisi berkaitan dengan potensi yang dimiliki Bawaslu beserta jajaran ini akan sangat terbatas. Baik dari sisi suprastruktur maupun dari sisi infrastruktur.
“Salah satu alternatif solusi yang kami buat hari ini pertama adalah bagaimana kami memobilisasi partisipasi masyarakat karena secara prinsip masyarakat itu bukan hanya punya hak memilih. Tapi memiliki dua hak untuk sama-sama dengan kita mengawasi. Sehingga dengan partisipasi aktif masyarakat proses pengawasan kami bisa lebih efektif,” ujarnya.
Termasuk mungkin salah satu solusinya Bawaslu mencoba menggunakan berbagai fasilitas yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi. Dimana untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan program partisipasi pengawasan Kami mempunyai aplikasi Sigap Lapor. Kami buat anak-anak media sosial yang itu menjadi media sosial resmi Bawaslu, yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk membantu kami melaporkan dan memitigasi maupun meminimalisir berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan Pemilu 2024.
