Akur: Permasalahan di Desa Cimanggung Dimekarkan, Atau Beri Perhatian Lebih

Reses DPRD Sumedang
RESES: Anggota DPRD Sumedang dari Partai Golkar Asep Kurnia saat reses di Desa Cimanggung - IMAN NURMAN

Menurut Akur, yang pertama kita akan memastikan pemerintah daerah memperhatikan apa yang disarankan oleh kepala desa. Sehingga jalan kabupaten jelas-jelas menjadi kewenangan kabupaten. Misalnya jalan kabupaten yang luasnya hanya 2 kilo kurang lebih bisa secepatnya dibenahi. Karena jika melihat di lapangan puluhan ribu orang melewati jalan itu. Jumlah penduduknya yang besar itu tapi jalannya tidak memadai.

“Kami berharap anggarannya tidak terganggu lagi dan semua menjaga anggaran itu supaya kemudian bisa diwujudkan harapan masyarakat Cimanggung tersebut terutama dibangunnya jalan kabupaten yang dilintasi 3 desa,” ujarnya.

Menurut Akur, jumlah penduduk yang mencapai 20 ribuan memang sudah layak dimekarkan. Walaupun memang ada moratorium penggantian pemecahan yang tidak lagi ada pemekaran. Saya pikir tadi ya pemerataan pembangunan menjadi sasaran paling utama yaitu supaya masyarakat bisa menikmati jalan mulus.

Yang jelas, lanjut Akur, jika tidak ada aral melintang, jalan kabupaten dari Parakanmuncang ke Sindulang itu akan dianggarkan pada 2022 nanti. Sebab, luasnya hanya 2 kilo meter, yang menurutnya bisa dianggarkan di anggaran perubahan.

“Mudah-mudahan tidak ada recofusing lagi. Minimal jalan kabupaten dulu diperbaiki. Memang untuk jalan desa tugas berat kepala desa. Meskipun saya lihat ke lapangan, Kades nya kreatif bisa membangun jalan ke akses wisata yang bisa menarik wisatawan dan investor untuk pemberdayaan masyarakat Desa setempat,” ujarnya.

Ini Baca Juga :  Pemkab Himbau Masyarakat Harus Waspada dan Tetap Disiplin Menjalankan Physical Distancing

Sementara itu, Kepala Desa Cimanggung Yayat Hidayat mengatakan tugas kepala desa untuk mengelola 730 ha dan 20 ribu penduduk memang berat. Apalagi, dengan jalan desa seluas 23 KM memang tugas berat bagi kades. Namun, pihaknya mengaku dari 23 km itu, sudah diperbaiki bahkan ada yang di cor dan di hotmix. Sehingga jalan desa yang belum tersentuh perbaikan dari 23KM tinggal 5 KM lagi.

“Selama dua periode, kita lakukan perbaikan bertahap. Memang anggaran desa tidak bisa ke infrastruktur semua. Harus ada pemerataan pembangunan ke setiap wilayah. Fakta yang terjadi, jalan A diperbaiki tahun ini, jalan B diperbaiki tahun depan, jalan A sudah rusak lagi. Makanya, kita ingin kesadaran semua masyarakat untuk menjaga kondisi jalan dan saluran drainase agar air tidak ke jalan,” tandasnya.