INISUMEDANG.COM – Sebanyak 1.116 orang Praja Utama akan melaksanakan Bhakti Karya Praja (BKP) angkatan ke XXXII di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program BKP itu kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut di tandatangani oleh Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M beserta jajajaran disambut langsung oleh Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M selaku Pj. Gubernur Jawa Tengah.
Menurut Hadi, pelaksanaan BKP merupakan upaya IPDN dalam mengimplementasikan salah satu nilai Tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.
“Kerjasama ini dibuat dalam rangka melakukan sinergitas potensi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, masyarakat yang dimiliki oleh IPDN yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan BKP diharapkan mendatangkan manfaat bagi Praja sebagai wahana pembelajaran dan praktik pemerintahan daerah di tingkat provinsi, di sisi lain, IPDN juga akan membantu OPD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar Hadi.
Hadi menyampaikan Rencananya, Praja Utama IPDN akan disebar di 10 Organisasi Perangkat Daerah pada bulan Agustus hingga September 2024 mendatang. Selama 30 hari, Praja akan melakukan kegiatan aktualisasi data terkait aset yang mungkin belum terdata sepenuhnya. Seperti membantu penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Samsat yang tingkat pembayarannya rendah, serta melakukan validasi data UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM, pendataan kembali bantuan alat mesin pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan, pendataan penderita stunting di Dinas Kesehatan, pendataan perijinan mesin kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan sertad kegiatan lainnya yang berkaitan dengan teknologi rekayasa informasi pemerintahan termasuk menjadi operator command center yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Rektor IPDN juga secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan Pj. Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi pelaksanaan Bhakti Karya Praja di Tahun 2024.
“Kehadiran IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan yang fokus pada pendidikan ilmu pemerintahan, diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga mampu bersinergi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Harapan ini hanya bisa terwujud bila posisi perguruan tinggi tidak semata mengembangkan kajian akademis, akan tetapi mampu mengaktualisasikan keilmuannya ditengah masyarakat sehingga membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.
Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa Pelaksanaan BKP dinilai perlu dilakukan oleh Praja IPDN sebagai suatu bentuk pembekalan bagi Praja agar teori yang didapatkan mampu diimplementasikan di lapangan.
“Permasalahan yang masih menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dari praja praja ini akan membantu kami. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan sasaran-sasaran apa yang bisa dicapai oleh praja saat pelaksanaan BKP nanti,” ucap Nana.
Ruang lingkup nota kesepakatan antara IPDN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini meliputi pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya aparatur, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
