SUMEDANG – Sejumlah warga terdampak dari 3 Desa di wilayah Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang mengaku kecewa atas pengambilalihan lahan untuk pembangunan Bendungan Cipanas.
Menurut warga, ada ketidaksesuaian antara hasil sosialisasi dan realisasi di lapangan.
“Kami masyarakat yang tinggal di Desa Cacaban, Desa Cibubuan, Desa Ungkal, Desa Conggeang Kulon, dan Desa Karanglayung di Kecamatan Conggeang, merasa dirugikan karena proses pengambilalihan lahan yang dilakukan untuk proyek tersebut belum memenuhi janji awal saat sosialisasi,” kata Asep Abdullah salah seorang perwakilan warga, Kamis, 13 Februari 2025.
Pada saat sosialisasi awal, lanjut Asep, menyebutkan bahwa proses pembebasan lahan akan dilakukan secara adil dan transparan. Namun kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan.
“Sehingga dengan banyaknya penyimpangan itu.Kami menduga adanya permainan terselubung yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan warga terdampak,” kata Asep.
Tak hanya itu, kata Asep, pembayaran kepada warga pemilik lahan yang tanahnya telah diambil alih juga mengalami penundaan. Serta terdapat juga kesalahan penulisan nama serta kelengkapan surat-surat administrasi yang menghambat proses tersebut.
“Masalah lainnya juga timbul dalam proses pembebasan pun, seperti terjadinya sengketa lahan yang kian memperburuk proses pembebasan,” ungkapnya.
Asep menuturkan, masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menindaklanjuti permasalah yang terjadi saat ini.
“Kami tidak akan tinggal diam. Harapan kami, agar ada eksekusi lanjutan dari pemerintah. Sehingga proses perbaikan administrasi dan penyelesaian sengketa lahan dapat segera terealisasi, yang tentunya tidak merugikan masyarakat,” ucapnya.
Adanya sejumlah permasalahan itu, Asep mengajak seluruh warga yang terdampak dan pihak terkait untuk bersama-sama menuntut transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan terkait proyek Bendungan Cipanas.
“Demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Saya mengajak seluruh warga bersama-sama menuntut transparansi dan keadilan pada proses pembebasan lahan yang hingga kini belum juga rampung,” ujarnya menegaskan.
