Sumedang, 26 Juli 2025 –
Ditenggarai kecurigaan adanya penyimpangan Dana Desa (DD), ratusan warga gelar aksi protes mendatangi kantor Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong Sumedang, Kamis
25/7/2024 kemarin.
Ratusan warga tersebut mempertanyakan soal anggaran pembangunan TPT di Dusun Bakanjambe yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap satu tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp. 48,9 juta.
Warga curiga adanya penyimpangan terhadap anggaran pembangun TPT itu. Hal itu dibuktikan dengan adanya ketidak sesuaian antara pagu anggaran dengan hasil pekerjaan.
“Meskipun tercantum dalam papan informasi proyek bahwa panjang TPT 40 meter. Namun warga curiga sehingga dilakukan pengukuran ulang bersama pekerjanya,” kata Supardi warga Dusun Dago sekaligus pemimpin gerakan aksi warga tersebut.
Setelah diukur ulang, lanjut dia, ternyata berbeda antara informasi papan proyek dengan fakta di lapangan sehingga bersimpulan bahwa telah terjadi pengurangan volume proyek TPT tersebut.
Kekecewaan tersebut dilanjut ramai-ramai warga gelar aksi protes ke kantor desa mempertanyakan soal kurangnya volume TPT tersebut.
Atas desakan aksi warga, akhirnya terungkap mengakuan pihak desa bahwa ada uang sisa Rp17 juta. Dugaan semakin kuat bahwa anggaran TPT Rp 48.9 hanya diterap Rp31 jutaan saja.
“Jika tidak ada aksi protes warga, mana mungkin desa mau ngaku bahwa ada sisa uang Rp.17 juta. Kemana fungsi BPD selaku pengawasan?.seolah mandul terhadap sisa uang yang disembunyikan itu,” tuturnya.
Lebih jauh warga meminta aparat penegak hukum (Kejaksaan/Kepolisian) termasuk Inspektorat mengaudit secara menyeluruh atas Dana Desa (DD) yang telah dikucurkan ke Desa Cibungur.
Sementara itu, Kades Cibungur Ahmad Solihin didampingi Ketua BPD Dedi membantah atas tuduhan warga atas penyelewengan anggaran TPT itu, saat ditemui wartawan di Kantor Kecamatan Rancakalong Jumat (25/7/2025),
Kades berdalih, pembangun proyek TPT telah selesai diaudit pendamping kecamatan termasuk pihak Inspektorat Kabupaten Sumedang.
Adapun uang sisa Rp.17 juta, kata kades, telah dikembalikan ke kas desa dan dialih pengamanan bencana longsor di Dusun Cibonteng termasuk kegiatan PHBN.
Ditanya soal transparansi, Kades menyebut, semuanya sudah dilaporkan dalam rapat RT/RW sehingga tidak ada yang disembunyikan.
