INISUMEDANG.COM – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Mayjen (Prn) Tubagus Hasanudin mengatakan. Tidak ada masa jabatan presiden 3 periode atau penundaan Pemilu 2024 nanti. Sebab, tidak diatur dalam undang-undang dan tentu melawan konstitusi. Sehingga meskipun sama sama di partai PDIP. TB Hasanudin tidak sepakat penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
“Tidak ada presiden tiga kali, karena semua sudah diatur undang undang. Kita gak mau melawan konstitusi ya. Jadi kita sepakat baik DPR maupun pemerintah bahkan Presiden Jokowi mengatakan tidak ada presiden 3 periode dan tidak ada penundaan Pemilu,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini pun mengimbau pemerintah untuk melakukan klarifikasi dan keterangan pers kepada rakyat agar isu presiden 3 periode tak panjang dan tak menjadi isu liar yang bisa menyebabkan kerusuhan. Hal itu pun menepis rencana bulan depan akan ada mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa kedua.
“Saya pikir begini ya, ada ketidakpercayaan masyarakat dan nanti akan berulang kembali. Kami berharap pemerintah bisa jelaskan terkait isu 3 periode itu supaya apa masyarakat khususnya mahasiswa percaya. Nanti insya Allah lah sama bapak kalau sudah percaya maka itu akan cooling down, mahasiswa juga akan berhenti sendirinya kalau rasa percaya kepada pemerintah terbentuk lagi,” ujarnya.
Tetap Perhatikan Prokes Jelang Lebaran 2022
Terkait menjelang Lebaran 2022, TB Hasanudin juga mengimbau ke masyarakat menjelang arus mudik lebaran 2022. Karena sekarang diperbolehkan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebab dirinya memprediksi lonjakan mudik tahun ini bakal meriah dari 2 tahun terakhir karena terkendala pandemi Covid-19.
Untuk itu, pria kelahiran Majalengka ini mengimbau agar warga tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama di perjalanan dan sesampainya di kampung halaman.
“Jangan sampai kumpul-kumpul dengan keluarga itu menyebabkan adanya cluster baru penyebaran virus Covid 19. Jadi tetap harus memakai masker dan terutama minimal harus vaksin ke 2. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan aturan syarat mudik vaksin dosis 3,” ujarnya.
Namun intinya, kata TB, vaksin ke 3 atau booster itu supaya nanti selesai lebaran tidak bertambah adanya kasus terkonfirmasi positif baru. Pemerintah juga memikirkan terkait dampak buruknya setelah libur lebaran, maka disiapkan vaksin booster agar ketahanan tubuh semakin terjaga.
“Secara prinsip baik dari jumlah yang ada ya vaksin Booster rakyat siap, tinggal tentu masyarakatnya mau divaksin gak. Makanya pemerintah menyiapkan posko vaksin di posko posko mudik dan posko kesehatan terdekat atau disiapkan titik-titik tertentu. Bahkan BIN juga menyiapkan beberapa titik secara masif untuk nanti memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Anggota DPR yang bermitra dengan BIN, Menhan, dan Kementrian Luar Negeri itu.
Terakhir, TB menambahkan, dari pada sibuk divaksin di tengah jalan, atau perjalanan mudik terganggu gara gara belum divaksin, lebih baik divaksin dari sekarang.
“Pemerintah menganggarkan biaya untuk pembelian vaksin agar digunakan untuk masyarakat. Jangan takut divaksin karena tidak berbahaya bagi tubuh,” kata TB menandaskan.
