INISUMEDANG.COM – Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan merasa heran atas pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Sakip) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), bukannya meningkat, tapi malah justru menurun secara drastis.
“Hampir semua SKPD yang sudah didatangi, rata-rata Sakipnya mengalami meningkatan. Namun baru kali ini saya temukan ada penurunan nilai Sakip secara drastis yaitu di DLHK,” ujar Wabup Erwan kepada wartawan usai monitoring Sakip di DLHK Kabupaten Sumedang, Selasa (25/10/2022).
Penurunan signifikan nilai Sakip ini ada diperencanaan. Padahal kata Wabup, perencanaan ini bobotnya paling tinggi. Sebab segala sesuatu berangkat dari perencanaan yang baik.
“Tapi justru dari perencanaan ini yang menurun drastis yang tadinya sempat diangka 81% pada tahun 2020. Tapi sekarang hanya diangka 64% hingga turun sekitar 16%,” tuturnya.
Wabup menyebut akan dievaluasi, sebab jika bisa mempertahankan, mungkin nilai sakip ini tidak akan berkurang. Sementara untuk pelaporan ada peningkatan signifikan yang tadinya hanya 64%, tapi sekarang menjadi 94%, tapi bobotnya kecil hanya 15 poin.
Bahan Evaluasi DLHK
“Ini menjadi bahan evaluasi kami, kenapa bisa menurun. Termasuk tugasnya inspektorat agar terus membimbing DLHK supaya bisa memperbaiki lagi,” tegas Erwan.
Sementara itu, Kepala DLHK Kabupaten Sumedang Yosep Suhayat mengaku, bahwa ada kendala yakni belum ada fungsional untuk programmer.
“Tadinya oleh kasubag program, tapi sekarang dihilangkan dan belum ada penggantinya. Berharap kedepan bisa terpenuhi personil yang dibutuhkan DLHK sehingga kinerja bisa maksimal,” ujarnya singkat.
Ditempat yang sama, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumedang Nasam menyebut, Sakip ini ada 4 indikator penilaian yakni perencana kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
Penilaian di 4 indikator terbagi kepada 3, yang pertama berada didokumen itu sendiri. Kedua kualitas dokumen dan ketiga implementasi dokumen itu sendiri.
Solusinya, lanjut Nasam, dilihat apa paling lemah. Apakah dikeberadaanya, tapi yakin diperencanaan itu sudah ada Renstra, Renja dan DPA.
“Mungkin dikualitas dan inplementasi yang kurang nyambung. Semua kegiatan dan program yang diusulkan tidak mengarah ke indikator yang akan dicapai,” tandasnya.
