INISUMEDANG.COM – Ujian seleksi calon panitia pemungutan suara (PPS) untuk penyelengara Pemilu 2024 di seluruh Indonesia sudah didepan mata. Teknis penyelenggaraan seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang membingungkan para peserta terutama yang sudah lanjut usia. Nah, tim redaksi inisumedang merangkum tips tips mengisi ujian CAT agar lolos dengan waktu efektif.
Pertama, kerjakan soal yang mudah-mudah dulu. Kemudian, dahulukan soal yang redaksinya pendek-pendek. Jika kesulitan menjawab, pilihlah jawaban yang paling panjang (meski tidak 100 persen).
Kedua, jika menemukan soal logika atau berpikir logis, usahakan yang sesuai dengan karakter diri sendiri dengan mengedepankan kepentingan umum dan pelayanan.
Ketiga, berdoa kepada Allah swt agar dilancarkan dalam mengisi soal. Selain itu ingat ujian yang sebenarnya adalah ujian hidup bukan ujian mengisi CAT.
Berikut ini prediksi soal CAT untuk PPS di Pileg 2024.
- Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ….*
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E
- Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan.*
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban : E
- Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah…*
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B
- Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali….*
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban : B
- Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya
mengundurkan diri, maka :*
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban : B
- Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk
menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau
penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah
Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :*
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
- Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
kecuali:*
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban : B
- Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban : E - Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:*
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Jawaban : B
- Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah ………*
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : D
- Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah*
a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Jawaban : E
- Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :*
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
Jawaban : E
- Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
Pemilu adalah…*
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
Jawaban : E
- Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…
a. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi
c. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan
Jawaban ; A
- Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :*
a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok
kepentingan terhadap calon
c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan
keuangan
e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
Jawaban : A
Itulah prediksi soal untuk ujian CAT PPS, tapi ada baiknya kalian yang akan mengikuti seleksi lebih banyak lagi membaca aturan tentang kepemiluan. Semoga bermanfaat..
