BANDUNG – Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Tedi Surahman ikut menyoroti polemik tunggakan peserta BPJS Kesehatan termasuk di Kabupaten Bandung.
Menurut Tedi, pemerintah daerah (pemda) harus terjun dalam mengedukasi warga sebagai peserta BPJS Kesehatan sehingga tunggakan tersebut tak terus membengkak.
“Sekarang itu ekonomi sudah mulai berubah. Banyak warga yang tidak kerja, banyak yang tidak mampu akhirnya iurannya tak terbayar hingga banyak yang menunggak,” katanya.
Disisi lain, lanjut Politisi PKS itu, warga kerap dihadapkan dengan masalah kesehatan. Tapi ketika akan menggunakan lagi BPJS Kesehatan, tunggakan harus dibayar dulu.
“Tak sedikit tunggakannya hingga mencapai jutaan utamanya warga kurang mampu. Pemerintah harus mencari solusi. Kami harap BPJS jangan jadi beban,” tutur Tedi.
Tedi menyebut seringkali warga sebagai peserta itu baru ngeh BPJS Kesehatan kalau sakit. Ketika sehat justru lupa bahwa itu ada kewajiban yang harus ditunaikan tiap waktu.
“Ketika kewajiban itu akhirnya tidak tercicil, numpuk bertahun-tahun jadi besar. Kami di DPRD meminta agar dinas sosial dan dinas kesehatan mencarikan solusi,” ungkapnya.
“Program BPJS Kesehatan ini memang dari pusat tapi setidaknya warga perlu mendapat pemahaman dari pemda,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bandung itu.
