INISUMEDANG.COM – DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang menolak tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Kami dari DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang menolak keras kenaikkan BBM, karena dampaknya akan menyebar dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi sampai kebijakan oleh pemerintah pusat menjadikan rakyat tambah susah,” kata
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Sumedang, Dadang Sofian Sauri kepada sejumlah wartawan, Rabu 7 September 2022.
Dadang menyebutkan, penolakan kenaikkan BBM ini telah disampaikan pada Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara Pemda Sumedang dan DPRD mengenai KUA dan PPAS tahun anggaran 2022.
“Penolakan juga telah kami sampaikan tadi dalam Rapat Paripurna,” ujarnya.
Saat ini, kata Dadang, masyarakat baru saja akan pulih dari dampak Covid-19. Sehingga dengan kenaikkan harga BBM ini, akan memperburuk kondisi perekonomian masyarakat.
“Sekarang ini, masyarakat belum pulih sepenuhnya dari dampak Covid-19, belum lagi melonjaknya harga minyak goreng. Dan sekarang harus dihadapkan lagi dengan kenaikkan BBM. Tentunya ini akan menambah beban masyarakat. Untuk itu, kami minta Pemerintah Pusat untuk mencabut kembali kenaikkan harga BBM,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PKS Sumedang, dr Iwan Nugraha mengatakan, kenaikkan harga BBM tersebut akan menjadi multiplier effect terhadap kenaikkan harga yang lainnya, seperti kenaikkan harga bahan pokok, transportasi dan masih banyak lagi.
“Kenaikkan BBM ini akan berdampak luas, disisi lain masyarakat belum siap bangkit dari dampak Covid-19. Untuk itu, kami dari Partai PKS meminta agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebijakan kenaikkan harga BBM ini,” ujar Iwan.
Walaupun ada bantalannya, kata Iwan, yaitu rencana Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk pengalihan subsidi dari kenaikkan harga BBM yang anggarannya bersumber 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH.
Namum, sambung Iwan, meski diingat bila itu lagi-lagi dibebankan ke Pemerintah Daerah Sumedang, yang otomatis akan mempengaruhi rencana pembangunan yang ada di Kabupaten Sumedang.
“Ini tentunya akan memberatkan dan mengganggu kondisi keuangan Pemerintah Daerah, dan bakal timbul kembali pemangkasan anggaran yang sudah dialokasikan di sejumlah SOPD,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang drg. Rahmat Juliandi mengatakan, kebijakan menaikkan BBM menambah beban masyarakat yang kini ekonominya terseok-seok akibat Pandemi Covid-19.
“Terus terang saja kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat mendzolimi masyarakat. Karena kenaikkan BBM ini akan berdampak luas. Dan bisa jadi secara ekonomi akan lebih berat dari kemarin,” ucapnya.
Untuk itu, tambah Rahmat, PKS mulai dari Pusat dan hingga Daerah dengan tegas menolak keras kenaikkan harga BBM ini.
“Dampaknya, sudah mulai terasa, salah satunya adanya kenaikan harga tarif Angkutan Umum yang sudah mulai dari kemarin. Belum lagi harga bahan pokok yang telah merangsek naik,” tandasnya.
