SUMEDANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menggelar rapat koordinasi membahas berbagai permasalahan yang timbul akibat pembangunan Tol Cisumdawu.
Rakor tersebut dipimpin oleh
Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila didampingi Sekda Tuti Ruswati bersama Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (24/2/2025).
Sebagai informasi, pembangunan Tol Cisumdawu hingga kini masih menyisakan permasalahan, seperti longsor pada tahun 2020 yang memaksa pelaksana proyek menggunakan jalan desa sebagai jalur alternatif.
Jalan tersebut menghubungkan Desa Mulyasari Sumedang Utara- Ciherang Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamata Rancakalong
Akan tetapi, Kementerian PUPR tidak dapat mengganti jalan tersebut karena lokasinya berada di luar ROW jalan tol Cisumdawu. Akibatnya, jalan desa sepanjang 1,6 km dan 600 meter hanya dapat dilewati hanya dengan satu mobil saja.
Selain itu, sebanyak 29 bidang tanah dan satu rumah milik Sahud di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara terdampak. Di Desa Mulyasari juga terdapat 19 rumah yang terdampak, dengan 12 rumah di antaranya sudah masuk dalam penetapan lokasi. Sedangkan 7 rumah lainnya masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR.
Menurut Plt. Camat Sumedang Utar, Ili mengatakan, pengecekan lahan di tiga desa telah melibatkan tim geologi. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian PUPR.
“Sebelumnya, Bupati Sumedang telah meninjau lokasi dan mendesak agar permasalahan segera ditindaklanjuti. Namun, rencana perubahan anggaran tahun 2024 untuk pembangunan jalan tidak disetujui karena jalan tersebut bukan merupakan jalan utama,” katanya.
Ili menyampaikan, Pemkab Sumedang terus berkoordinasi dengan kepala desa dan Kanwil Pertanahan terkait penetapan lokasi.
“Sayangnya, pengajuan pembangunan jalan anggarannya minim sempat ditolak oleh warga. Hingga kini, penetapan lokasi terakhir yang dilakukan pada 23 Mei 2024 masih belum terealisasi,” kata Ili.
Sementara itu, Wakil Bupati Fajar Aldila menegaskan, masalah utama adalah keterbatasan anggaran.
“Diperlukan koordinasi intensif dan penetapan tenggat waktu penyelesaian.
“Jika ada hambatan, segera laporkan secara rinci agar dapat dicarikan solusi secepatnya,” tegasnya.
Adapun Sekda Sumedang Tuti Ruswati menambahkan, Dinas PUPR telah melakukan upaya penanganan banjir, namun derasnya arus air masih menyebabkan erosi. Sebanyak 16 rumah terdampak, termasuk 9 rumah di Sirnamulya, di mana warganya telah mengajukan relokasi.
“Jika ditemukan lokasi yang aman, mereka akan diajukan dalam program rehab Rutilahu dengan memanfaatkan tanah kas desa,” tuturnya.
