Terlibat Kasus SPK Fiktif, Sekdis Arsip dan Perpustakaan Sumedang Diberhentikan Sementara

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Pasca ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam kasus korupsi kredit fiktif di BJB senilai Rp 8,7 miliar.

Nasib Sekertaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumedang, Unep Hidayat harus diberhentikan sementara dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) nya.

Dimana dalam kasus tersebut, Unep diduga berperan dalam membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif untuk pengerjaan pengadaan fasilitas pembelajaran interaktif pendidikan dasar, semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Dikonfirmasi terkait kasus yang menjerat Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Endi Ruslan melalui Kepala Bidang Bidang kinerja dan Penempatan dalam Jabatan pada Deni Nurdani mengakui, pihaknya telah menerima surat penetapan tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor B-1264/M.6/ Fd.1/06/2021 pada tanggal 15 Juni 2021, sekaligus surat perintah penahanan tingkat penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Republik Indonesia Nomor PRINT-395/M.6.5/Fd.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021, Saudara Unep Hidayat, S.Pd., M.Si.

“Atas penetapan pa Unep sebagai sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan itu. Selanjutnya kami telah berkoordinasi dengan bagian hukum setda,” kata Deni ketika dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (18/6/2021).

Deni menuturkan, jika mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maka pegawai negeri sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Namun, sambung Deni, yang berwenang memberhentikan sementara sebagai PNS yakni Pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan dalam hal ini adalah Bupati.

“Untuk memberhentikan sementara itu adalah kewenangannya pa Bupati Sumedang. Dan kami hanya sebatas memproses untuk draf SK nya, selanjutnya diserahkan ke Pa Bupati melalui Sekertaris Daerah (Sekda),” tuturnya.

Sementara dalam pasal 281 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, kata Deni, dijelaskan juga apabila terhadap seorang PNS dilakukan pemberhentian sementara, maka tidak diberikan penghasilan. Namun diberikan uang pemberhentian sementara senilai 50 persen dari penghasilan yang diterima dalam jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara.

“Jadi, sebelum ada keputusan inkrah dari pengadilan, maka statusnya diberhentikan sementara dan mendapatkan hak penghasilan PNS nya 50 persen. Nanti kita lihat saja ponis hakim, jika diponis bersalah maka tentunya akan diberhentikan dari statusnya sebagai PNS. Namun, jika ponis sidang dinyatakan tidak bersalah maka semua haknya sebagai PNS akan dikembalikan,” jelasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang Agus Suyaman mengatakan, pihaknya telah melakukan pengkajian terhadap putusan yang menjerat Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan itu.

“Jadi setiap ada putusan akan dilakukan kajian terlebih dahulu di bagian hukum. Dan jika setelah dilakukan pengkajian maka hasilnya akan diberikan ke BKPSDM,” kata Agus saat ditemui di Ruang Kerjanya.

Agus memastikan, Bagian hukum Setda Sumedang akan melakukan pendampingan hukum terkait kasus yang menjerat Unep Hidayat.

“Sekarang kita lagi proses untuk melakukan pendampingan terhadap pa Unep, sebelumnya kami koordinasi terlebih dahulu dan mencari informasi yang valid terkait kasus tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi yang valid. Insyaallah, kami akan melakukan pendampingan secepatnya,” kata Agus menegaskan.

  • Bagikan