BANDUNG – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bandung ikut bereaksi menyikapi tarik ulurnya wacana kenaikan harga BBM bersubsisi oleh pemerintah pusat yang kini membuat resah kalangan masyarakat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bandung M Luthfi Hafiyyan berharap Presiden RI Joko Widodo tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena bisa berdampak pada masyarakat miskin.
“Di tengah tarik ulur wacana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, kini sudah berdampak dengan beranjak naiknya harga sembako (kebutuhan pokok masyarakat),” kata Luthfi dalam keterangannya kepada wartawan.
Luthfi prihatin dengan situasi tersebut. Karena buruh pabrik, ojol, petani, bahkan nelayan akan sulit memenuhi kebutuhannya. Bisa jadi petani menghentikan pengolahan lahan sehingga kebutuhan pangan terhenti.
“Untuk menanggulangi permasalahan ini, kami minta kepada pemerintah segera menurunkan kebijakan pemenuhan BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin. Juga ada ketegasan soal peruntukannya,” kata dia.
“Jadi bagi pemilik mobil mewah agar ditolak tegas saat mau mengisi BBM subsidi dan diarahkan kepada BBM lainnya. Jangan menambah beban masyarakat dengan kenaikan harga BBM subsidi,” sambungnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bandung menuturkan dari informasi yang diterimanya saat ini harga sembako terus beranjak naik padahal sebenarnya belum ada kepastian naiknya BBM bersubsidi.
“Mungkin kalau benar-benar terjadi kenaikan bisa jadi harga sembako akan melebihi harga sekarang. Makanya kami mendorong Pemkab Bandung segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga,” kata Luthfi.
