BANDUNG – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bandung Soroti program perbaikan jalan yang dikerjakan jajaran Pemkab Bandung. Pasalnya, usai dibenahi tak jarang usianya hanya seumur jagung.
Dalam keterangannya, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana mengatakan. Banyaknya usia jalan yang tak bertahan lama setelah diperbaiki itu bisa terjadi karena berbagai faktor pemicu.
“Dalam pembangunan jalan yang selama ini dilakukan, beberapa pengerjaannya itu tidak disertai dengan saluran drainase. Pernah di Ciparay mau dikerjakan tidak jadi karena ada penolakan warga,” ungkap Toni Permana.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung itu menambahkan ketika hal tersebut terjadi maka pilihannya jika tidak dibatalkan, pembangunannya digantikan menjadi pemeliharaan alias penambalan.
“Supaya tidak mengganggu warga, karena tidak berbarengan dengan drainase. Walaupun sebetulnya boleh saja (dicor) misal setengah meter dari rumah kalau ada drainasenya,” tutur Toni menegaskan.
Koordinasi Dinas PUTR Tergolong Minim
Lebih lanjut, Toni menyampaikan sejauh ini setiap dilakukan proyek pengerjaan khususnya jalan, koordinasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan pihak terkait masih tergolong minim.
“Sulitnya begini, kita minta ke dinas (calon CV dan calon lokasi), pembahasan di komisi tidak satu per satu kegiatan. Asumsi kita satu paket pasti jalan ini pembangunan dengan drainase berbarengan,” kata Toni.
Toni mengaku, pengecekan pengerjaan jalan tergolong sulit karena banyaknya paket yang dikerjakan Dinas PUTR, tetapi pihaknya selalu siap meninjau pembangunan jika di salah satu titik ada keluhan atau laporan.
“Itu sekitar 500 sampai 600 paket, ujungnya kita rapat di komisi paling diamati 2 paket satu dapil. Dari proyek 500 paket dengan total anggaran mencapai Rp73 miliar, DPRD hanya cek 14 titik sebagai sampel,” ujarnya.
Toni menerangkan selain karena kualitas jalan ada jiha faktor lain yang membuat jalan baru diperbaiki bisa cepat rusak yaitu ikut disebabkan oleh masyarakat sebagai pengguna utama infrastruktur tersebut.
“Sebagai contoh, idealnya pengecoran didiamkan selama 1 sampai 2 minggu, namun baru dua hari kadang sudah digunakan aktivitas warga. Makanya Dinas PUTR seharusnya mengawasi,” tandas Toni.
